YLKI: Hati-hati Terjerat Utang Akibat Kalap Belanja di Festival 11.11

JawaPos.com – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti festival belanja online Singles Day (11.11) yang berlangsung hari ini, Senin (11/11). YLKI mengimbau masyarakat tidak terjerat perilaku konsumtif dalam pesta belanja yang berasal dari Tiongkok tersebut.

Perilaku belanja berbasis daring, online atau E-Commerce ini makin digandrungi masyarakat, khususnya oleh kalangan milenial. Harga yang lebih efisien (murah) menjadi pertimbangan utama, apalagi masih diiming-imingi diskon, cash back, pay later (bayar nanti), dan sebagainya.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menyampaikan, belanja online banyak sisi positifnya, seiring dengan keniscayaan fenomena ekonomi digital. Namun demikian banyak catatan terkait hal ini, khususnya soal perlindungan konsumen.

“Konsumen tetap harus mengedepankan perilaku belanja yang kritis dan rasional. Belanjalah berdasar pada kebutuhan (need) bukan keinginan (want),” ujarnya dalam keterangan tertulisnya yang diterima JawaPos.com.

Lebih jauh, dirinya mengimbau masyarakat tidak terjerat bujuk rayu diskon. Sebab banyak diskon hanyalah gimmick marketing, alias diskon abal-abal.

“Cermatilah bentuk-bentuk diskon yang diberikan, termasuk jenis barang yang diberikan diskonnya. Konsumen juga jangan makin konsumtif berbelanja dengan iming-iming pay later yang pada akhirnya akan terjerat hutang,” tegasnya.

Selanjutnya, dirinya juga meminta konsumen mengedepankan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam berbelanja online. Cermati profil pelaku usaha dari market place yang menawarkan belanja online.

Jangan sampai konsumen dirugikan oleh transaksi belanja online dari market place yang tidak kredibel. Alih-alih untung, konsumen malah tertipu.

Sebab berdasar data pengaduan YLKI selama lima tahun terakhir, pengaduan belanja online selalu menduduki rating tiga besar. Dan ironisnya, persentase pengaduan tertinggi yang dialami konsumen adalah barang tidak sampai ke tangan konsumen.

“Artinya masih banyak persoalan dalam belanja online dalam hal perlindungan konsumen,” kata Tulus.

Ia pun meminta pelaku market place mengedepankan strategi promosi, iklan, dan marketing yang bertanggung jawab, serta menjunjung etika bisnis yang adil dan mematuhi regulasi yang ada. Bukan malah sebaliknya, iklan dan promosi yang membius konsumen yang beda-beda tipis dengan aksi penipuan.

YLKI juga berharap pemerintah secara ketat mengawasi praktik belanja online. Pemerintah dalam hal ini utamanya yaitu Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta K/L terkait.

“Oleh karenanya, dari sisi regulasi, sangat mendesak untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi, dan RPP Belanja Online. Kedua regulasi inilah yang akan secara kuat memayungi konsumen dalam transaksi belanja online,” pungkasnya.