Yes, SMA-SMK Balik Kucing ke Pemda

Presiden Jokowi Restui Dikelola Pemerintah Daerah Lagi

MALANG KOTA – Pengelolaan SMA-SMK kemungkinan besar kembali kepada pemerintah daerah (pemda). Sebab, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memberi restu jika pemerintah daerah boleh mengambil lagi pengelolaan SMA-SMK dari dinas pendidikan pemerintah provinsi (disdik pemprov). Sinyal itu disampaikan jelang forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Istana Bogor Senin lalu (23/7).

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Malang Sutiaji yang hadir jelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi 2018 itu menjelaskan, jika para wali kota mengadu soal pengelolaan SMA-SMK. Sebab, sejak pengelolaan diambil alih pemprov pada 2016, ada sejumlah kelemahan. Di antaranya, proses administrasi sekolah kurang efisien. Yakni, pihak sekolah harus mengurus segala administrasi ke pemprov. Padahal, selama ini cukup ke disdik di daerah masing-masing. Sementara fungsi dari unit pelaksana teknis (UPT) disdik pemprov yang ada di daerah juga belum maksimal. Tidak semua berkas bisa tuntas di tingkat UPT.

”Masalah SLTA (SMA-SMK), Pak Presiden setuju kewenangannya dikembalikan ke kota maupun kabupaten,” kata Sutiaji kemarin.

Hanya, Sutiaji menambahkan, presiden memberi syarat khusus untuk pelimpahan tersebut. Yakni, aturan hukumnya harus klir. Sebab, saat pengambilalihan pengelolaan SMA-SMK ke pemprov lalu sudah berdasar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU itu disebutkan jika pemprov punya tanggung jawab untuk mengelola SMA-SMK.

”(Syaratnya) proses itu harus dibahas kembali di DPR, karena terkait undang-undang,” ungkap mantan anggota DPRD Kota Malang ini.

Seperti diketahui, pada 2016 lalu, semua SMA-SMK daerah diakuisisi Jatim. Praktis, semua aset, data pokok pendidikan (dapodik), administrasi sekolah, dan kenaikan pangkat guru harus diurus ke Dinas Pendidikan (Disdik) Pemprov Jatim. Namun, seiring berjalannya waktu, ada beberapa kendala yang dialami pihak sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang Zubaidah mengaku jika SMA-SMK ”balik kucing” dikelola pemda, maka pihaknya akan siap. Bahkan, sejumlah sekolah juga akan senang.

”Sebelumnya kan sudah dikelola daerah, jadi nggak ada masalah. Kami siap menerima lagi,” ungkap mantan Kadinsos Kota Malang ini.

Hanya, masih kata dia, kembalinya SMA-SMK ke daerah, juga bakal berdampak. Terutama untuk anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Karena kebutuhannya untuk 10 SMAN dan 13 SMKN diperkirakan lebih dari Rp 100 miliar per tahun.

”Karena kebutuhannya (SMAN-SMKN) dua kali lipat dari sekolah menegah pertama (SMP). Ini kalau untuk gratis (SMAN-SMKN),” terangnya.

Namun, pihaknya masih belum bisa memastikan bisa gratis khusus untuk SMKN. Sebab, operasionalnya lebih banyak dibandingkan SMAN.

”Ada biaya praktiknya kalau SMK, kemungkinan masih sulit (gratis total),” ujar mantan sekretaris Disdik Kota Malang ini.

Lebih lanjut dia menjelaskan, jika dikembalikan ke daerah, bakal lebih mudah untuk administrasi sekolah. Sebab, segala urusan administrasi sudah bisa diselesaikan di tingkat daerah. ”Kan cukup di kota saja (menyelesaikan urusan),” imbuhnya.

Namun demikian, masih kata dia, pihaknya tetap menunggu keputusan resmi terkait informasi tersebut. ”Apa pun keputusannya, kami ikut saja,” ungkap mantan kepala Perpustakaan Kota Malang ini.

Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jatim Dr Saiful Rachman MM MPd menyatakan rela saja jika pengelolaan SMA-SMK ditarik lagi ke daerah. Bagi dia, selama ini pemprov hanya operator pelaksana Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Dalam UU tersebut, dijelaskan jika sejak 2017 lalu, pemprov bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA-SMK.

”Jadi, kami hanya menjalankan undang-undang selama ini,” tandas Rachman kemarin.

Kalau nantinya ternyata para kepala daerah mendorong agar SMA-SMK diminta lagi, bagi dia, itu tidak masalah. Tentu sepanjang ada aturan hukum baru yang mengaturnya.

”Apa dikira pemprov selama ini senang mengelola SMA-SMK. Monggo saja kalau itu yang diinginkan,” ungkap mantan kepala SMKN 4 Kota Malang ini.

Bagi Rachman, terpenting, selama dua tahun mengelola SMA-SMK, Pemprov Jatim sudah menorehkan catatan bagus. Di antaranya, berhasil menggelar ujian nasional berbasis komputer (UNBK) 100 persen. Bahkan, selama penerimaan peserta didik baru (PPDB) dua tahun itu menjadi rujukan nasional.

”Juga hanya di Jatim, ada kelas inklusi. Yang pasti selama ini kami sudah menjalankan UU secara maksimal,” tegas Rachman.

Pewarta: Imam Nasrodin
Penyunting: Abdul Muntholib
Copy Editor: Dwi Lindawati
Foto: Bayu Eka