UNTUK menelusuri penyebab raibnya warkah, Kejaksaan Negeri Kota Malang ”obok-obok” BPN. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang Masduki dan beberapa mantan pejabat BPN sudah diperiksa kejaksaan. Di antaranya, mantan kepala BPN Latif Herman dan mantan Kasubag TU Kota Malang Heni Hendarwati.

”Saya hanya ditanya terkait prosedur (pengurusan tanah dan penyimpanan warkah),” ujar Heni yang kini menjabat Kasubag TU BPN Kota Batu itu, saat diperiksa di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang Senin lalu (6/8).

Selain memeriksa pejabat di BPN Kota Malang, kejari juga memeriksa Pemkot Malang. Yakni, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang Sapto Prapto Santoso.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Malang Masduki membenarkan hilangnya warkah. Hingga kini pihaknya belum menemukan. Padahal, barang itu bisa menjadi kunci soal status tanah. ”Ini terjadi pada tahun di mana saya masih menjabat di tempat lain,” kata mantan kepala BPN Depok Rabu lalu (1/8).

Dia menegaskan, tidak mungkin BPN menerbitkan sertifikat jika dokumen-dokumen tanah yang dimohonkan tidak lengkap. Dia menduga, Leonardo Wiebowo Soegio memohon penerbitan SHM itu karena dokumen sudah lengkap.

Masduki berkomitmen akan menelusuri keberadaan warkah yang raib itu. ”Kami sudah membentuk tim untuk mencari warkah. Sementara di gudang belum kami temukan,” terang Magister Hukum Universitas Brawijaya (UB) tersebut.

Sementara itu di lain pihak, kuasa hukum Leonardo, Wahab Adhinegoro, menggugat Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Gugatan dilayangkan pada 13 Juli lalu. ”Gugatan ini diajukan untuk memperoleh kepastian hukum tentang status kepemilikan atas tanah (yang disengketakan, Red),” kata Wahab Selasa lalu (24/7).

Wartawan koran ini beberapa kali berusaha mengonfirmasi ke Sapto, tapi tidak pernah direspons. Beberapa kali berusaha menemui di kantor BPKAD, Sapto tidak ada di tempat. Sementara ketika menghubungi melalui telepon seluler (ponsel)-nya, tidak direspons.

Sedangkan Kabag Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Malang Tabrani enggan memberi keterangan lebih detail. Tapi, dia membenarkan bahwa aset 129 tersebut milik Pemkot Malang. ”Tentu kami akan beberkan di pengadilan,” pungkasnya.

 

Pewarta: Fajrus Shidiq
Copy Editor: Dwi Lindawati
Penyunting: Mahmudan
Foto: Rubianto