Wali Murid Menangis, Anak Susah Masuk SMP Favorit

JawaPos.com – Sekitar 50 wali murid SD di Surabaya mendatangi Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya di Jalan Jagir Wonokromo kemarin (6/5). Mereka tergabung dalam Komunitas Pemerhati Pendidikan SD. Para orang tua yang didominasi ibu-ibu itu melayangkan protes terkait sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP negeri 2019.

Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan yang menemui mereka menunjukkan surat dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk menteri pendidikan. Surat itu menyuarakan keinginan para wali murid tersebut. Isinya adalah saran supaya Surabaya diberi kewenangan menjalankan PPDB dengan sistem yang sudah ada. “Wali kota akan bersurat ke menteri pendidikan terkait zonasi ini,” ujar Ikhsan.

Sistem zonasi PPDB memang merombak total PPDB di seluruh daerah. Hanya ada tiga jalur. Yakni, zonasi (90 persen), jalur prestasi (5 persen), dan jalur perpindahan wali murid (5 persen). Jalur sekolah kawasan dan kelas cerdas istimewa yang dirintis pemkot sudah tidak bisa diterapkan. Sebab, seluruh aturan PPDB sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Beberapa orang tua tak kuasa menahan tangis ketika menyampaikan pendapat. Mereka rata-rata memiliki anak berprestasi dan menginginkan masuk SMP kawasan di Surabaya.



Salah satunya, Puji Rahayu, yang memiliki anak kelas VI di SDN Kaliasin I Surabaya.

Puji merupakan warga Sawahan. Dia berharap putrinya nanti bisa bersekolah di SMPN 1 Surabaya, Jalan Pacar, Ketabang. Anaknya itu selalu mendapat peringkat pertama di kelas. Tapi, semangat belajar putrinya tersebut drop begitu mendengar aturan zonasi dari teman-temannya. “Anak saya tidak semangat belajar lagi seminggu sebelum ujian nasional karena mendengar aturan ini, Pak,” ujar Puji sambil mengusap air matanya.

Puji Rahayu menangis saat menceritakan bahwa putrinya akan sulit masuk SMPN 1 Surabaya karena jarak dengan rumah lebih dari 5 km. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)

Dia mengatakan bahwa dengan adanya aturan zonasi, secara otomatis anaknya akan sulit masuk SMPN 1 karena jarak rumahnya lebih dari 5 kilometer. Begitu juga yang dirasakan Aisyah Nurhayati. Anaknya terancam tidak bisa masuk sekolah yang diinginkan karena jaraknya jauh. “Anak saya sudah saya leskan ke mana-mana, sampai malam-malam, agar dia bisa berkompetisi masuk SMP favorit. Ada aturan ini, saya merasa usaha saya tidak dihargai,” ungkap Aisyah.

Menurut Aisyah, dirinya sebenarnya tidak berambisi untuk memasukkan anak ke SMP favorit. Ini murni keinginan anaknya sendiri. Dia menyebutkan, anaknya kini sudah tidak mau belajar setelah mendengar aturan itu. Bahkan, anaknya lebih banyak bermain. Aisyah yang merupakan warga Bendul Merisi pesimistis anaknya bisa masuk SMP favorit yang diinginkannya, seperti SMP 1 dan 6, karena jarak rumahnya lebih dari 5 km.

Ketua Komunitas Pemerhati Pendidikan SD Eko Doto Nugroho membenarkan keluhan para orang tua tersebut. Menurut dia, sistem baru PPDB tidak adil. Dia bersama anggota komunitasnya menginginkan aturan PPDB dikembalikan seperti tahun sebelumnya. “Toh ya kalau anak kami tidak masuk SMP favorit, bisa langsung direkomendasikan ke sekolah zonasi,” ungkap Eko.

Mendengar keluhan dari orang tua tersebut, Kadispendik Ikhsan langsung menunjukkan isi surat dari Risma. Surat itu rencananya dikirim ke Menteri Pendidikan Nasional Muhadjir Effendy hari ini. “Poin-poin di sini intinya Ibu Wali Kota menyampaikan keluhan masyarakat terkait aturan ini dan ada saran aturan PPDB dikembalikan seperti tahun sebelumnya,” ujarnya.

Ikhsan menambahkan, beberapa keluhan para orang tua itu sudah terwakili pada poin-poin surat tersebut. Misalnya, kemungkinan penurunan prestasi siswa. Selain itu, perubahan aturan PPDB untuk SMA/SMK negeri dari Dispendik Jawa Timur menjadi landasan. “Kalau mengacu perbandingan di provinsi, kan berarti ada kemungkinan bisa pakai nilai ujian,” katanya.

Ikhsan berniat menyampaikan surat tersebut bersama Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi. Martadi juga berjanji menyampaikan keluhan para orang tua ketika audiensi di Kementerian Pendidikan Nasional. ”Kalau audiensinya besok ya berarti langsung bisa dijawab biasanya,” tutur Murtadi.

Pemkot sebenarnya sudah pernah berkonsultasi ke Kemendagri. Namun, seluruh usulannya ditolak. Bahkan, menteri pendidikan dan menteri dalam negeri (Mendagri) membuat surat edaran bersama Nomor 1 Tahun 2019. Surat edaran tersebut menegaskan bahwa aturan PPDB di Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tak bisa ditawar.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : (nas/sal/c7/ayi)