Wali Kota Segera Terbitkan Perwali Reformasi Birokrasi

MALANG KOTA – Semangat mewujudkan reformasi birokrasi terus digelorakan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Hal itu bertujuan untuk mencetak aparatur sipil negara (ASN) yang baik. Salah satu wujudnya berupa Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang hal tersebut yang akan dituntaskan tahun ini.

”Berkaitan dengan reformasi birokrasi, Insya Allah akan selesai di tahun 2019 ini,” kata Wali Kota Malang Sutiaji saat ditemui di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Jumat (4/10). Dia menyebut, di dalam perwali tersebut akan mengatur reward dan punishment bagi ASN.

Dia lantas mencontohkan, misalnya untuk reward ASN yang nilainya baik akan mendapatkan tunjangan penghasilan (tumpeng). Hal itu agar membuat ASN di lingkungan Pemkot Malang bisa terdorong untuk bekerja lebih baik kepada masyarakat. ”Ini penghasilan tambahan yang kita ambilkan dari APBD untuk ASN,” terangnya.

Oleh karenanya, dalam penilaiannya juga perlu adanya bantuan dari DPRD Kota Malang. Dalam hal ini ikut mengontrol kinerja ASN Pemkot Malang. Misalnya ada yang kurang baik, bisa diberikan catatan atau teguran. ”Tolong diberi catatan dan teguran. Misalnya ada OPD dari kacamata dewan ada yang kurang baik,” ungkapnya.

Selain reward, Sutiaji juga menjelaskan saat ini pihaknya juga sedang menggodok ketentuan punishment. Artinya, ASN yang mendapat nilai kurang baik nantinya akan mendapatkan sanksi tersebut. ”Ini masih kami godok. Insya Allah, perwali ini akan kita sampaikan,” terangnya.

Apalagi, dalam tahun 2020 pihaknya getol menyelesaikan program Smart City. Sehingga, dalam pelaksanaannya perlu adanya sinergitas antara DPRD Kota Malang dan Pemkot Malang. ”Makanya, perlu adanya bantuan dari DPRD Kota Malang dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.

Pewarta : M.Badar Risqullah
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Ahmad Yani