Wali Kota Batu Ajak Seluruh OPD Ngebut

KOTA BATU – Bagus tidaknya kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Batu bakal ketahuan pasca pengesahan perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2018. Dalam tiga bulan ke depan, mereka harus ngebut menuntaskan semua programnya. Jika gagal, dipastikan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) bakal membengkak lagi.

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menyatakan, semua perubahan yang ditetapkan di P-APBD 2018 adalah program yang urgen atau dibutuhkan masyarakat. ”Walaupun waktunya mepet, saya sudah ingatkan semua OPD agar serius dan bersungguh-sungguh dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan,” ujar  Dewanti usai mengikuti rapat paripurna penetapan  Peraturan  Daaerah (Perda) P-APBD 2018 di gedung dewan, Jumat malam (28/9).

Dewanti melanjutkan, jangan sampai dana yang sudah disiapkan sekarang ini tidak terserap dan menjadi silpa. ”Kasihan masyarakat karena sudah menunggu,” kata istri Eddy Rumpoko itu. Menurut dia, masing-masing OPD tidak hanya harus ngebut, tapi juga fokus dalam pekerjaan yang sudah diatur. ”Meski dalam eksekusi program ada prosesnya, semua juga harus dipastikan benar sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Dalam perda tentang P-APBD 2018 ini, sejumlah perubahan dilakukan eksekutif dan dewan. Dari sisi pendapatan daerah (PD), angkanya malah terkoreksi. ”Pendapatan daerah di APBD 2018 sebesar Rp 935,1 miliar, setelah pembahasan perubahan APBD menjadi Rp 927,7 miliar,” ujar juru bicara DPRD Kota Batu Sudiono. Ketua komisi A ini memaparkan, penurunan tersebut terjadi di beberapa sumber pendapatan daerah. Seperti retribusi daerah, dari yang sebelumnya ditarget meraup Rp 11,3 miliar, di PAK turun menjadi Rp 9,3 miliar. Pada dana alokasi khusus (DAK) juga turun dari sebelumnya sebesar Rp 90,1 miliar menjadi Rp 76,9 miliar (selengkapnya baca grafis).

Sementara di sisi belanja daerah, angkanya malah disepakati naik. Yakni dari sebelumnya di APBD 2018 sebesar Rp 935,1 miliar menjadi Rp 1,066 triliun. Peningkatan belanja daerah tersebut masuk di belanja tidak langsung, dari sebelumnya sebesar Rp 480,7 miliar menjadi Rp 526,4 miliar. ”Peningkatan anggaran tersebut sebagian diperuntukkan untuk belanja (gaji) pegawai,” ungkap Sudiono.

Sedangkan untuk belanja langsung juga naik dari sebelumnya Rp 454,4 miliar menjadi Rp 539,5 miliar. ”Total ada defisit (kekurangan) sebesar Rp 138,3 miliar setelah dilakukan pembahasan perubahan,” ungkap dia. Namun, dari sisi pembiayaan, ada penambahan dari sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD 2017 sebesar Rp 138,5 miliar yang digunakan untuk menutup defisit tersebut.

Menurut Sudiono, masing-masing OPD harus menerima penambahan maupun pengurangan anggaran yang telah disepakati. ”OPD tidak bisa seenaknya menggunakan anggaran yang dialokasikan, semua program harus dijalankan. Tidak bisa dikembalikan dan menjadi silpa,” ungkap Sudiono.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Machmud menyatakan, OPD memang harus bergegas dalam menyelesaikan program yang sudah disusun. ”Tidak hanya program dari APDB perubahan, namun juga menyelesaikan program di APBD murni. Karena, saya lihat masih ada OPD yang penyerapan (anggaran)-nya masih di bawah 50 persen,” kata dia. OPD yang lelet ini, harus di-warning. Jangan sampai anggaran menjadi silpa kembali. (adk/c1/nay)