Wacana Presiden Dipilih MPR Dinilai Mengkhinati Reformasi

JawaPos.com – Wacana jabatan presiden dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali mengemuka setelah pertemuan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj pada Rabu (27/11) lalu. Wacana tersebut dinilai mengkhianati agenda reformasi.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyatakan, salah satu buah reformasi adalah perubahan mendasar dalam mekanisme pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung. Hal ini merupakan pengalaman pahit di bawah rezim otoriter dengan legitimasi absolut MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang merupakan permasalahannya.

“Perjuangan panjang kaum intelektual dan dukungan dari masyarakat luas dan berbagai kelompok kepentingan akhirnya menumbangkan rezim otoriter beserta perangkat pendukungnya,” kata Pangi dalam keterangannya, Minggu (1/12).

Transisi dari rezim otoriter ke era domokratis, kata Pangi, tidak selalu berjalan mulus. Namun itu tidak serta-merta menjadi alasan untuk kembali ke fase kelam di bawah sistem yang dulu telah melahirkan otoritarianisme.

Menurutnya, indikasi malas berpikir dan gagal dalam berlogika tergambar dengan sangat jelas, ketika problematika dan solusi yang ditawarkan tidak terselesaikan. Jika persoalan politik berbiaya tinggi, politik uang dan keterbelahan publik yang melahirkan konflik menjadi argumen utama untuk menghapus pemilu langsung maka solusinya bukan serta-merta mengganti sistem.

Pakar politik ini menyebut, terdapat sejumlah permasalahan jika proses pemilihan kembali dilakukan oleh mekanisme MPR. Dia menilai, pemilihan presiden oleh rakyat tidak mudah dijatuhkan ketika ada persoalan suka atau tidak.

“Dijatuhkan Gusdur di tengah jalan oleh MPR mestinya cukup menjadi pembelajaran penting bagi kita betapa rapuhnya legitimasi presiden dipilih melalui mekanisme MPR,” tegas Pangi.

Masih sangat terbuka solusi dan alternatif lain untuk menekan serta meminimalisir yang dipandang menuai masalah. Menurutnya, melalui hal ini dapat diperbaiki melalui paket perbaikan undang-undang pemilu, bukan amandemen konstitusi.

“Paket undang-undang pemilu tersebut sudah lama menjadi wacana terkait pembiayaan politik, penghapusan ambang batas pencalonan presiden, mahar politik, dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu,” tukasnya.

Sebelumnya, wacana pemilihan presiden lewat MPR ini bermula seiring dengan rencana amandemen UUD 1945. Meski Bamsoet sempat menyatakan amandemen UUD 1945 ini tidak akan menyentuh urusan politik, termasuk masa jabatan dan mekanisme pemilihan presiden.

Apalagi setelah Bamsoet bertemu dengan pengurus PBNU. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan pemilihan presiden secara langsung mengakibatkan banyak masalah.

Dia mengatakan para kiai dan ulama saat musyawarah nasional (munas) di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, pada 2012, berpikir mengusulkan pemilihan presiden kembali kepada MPR RI demi kuatnya solidaritas persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

Namun, Said Aqil menegaskan, jika wacana itu hanya suara kiai dan para alim ulama dan bukan suara Pengurus Tanfiziah (Dewan Pelaksana) PBNU. “Itu suara kiai-kiai, bukan tanfiziah. Kalau tanfiziah, namanya konferensi besar (konbes) di bawah muktamar. NU begitu,” kata Said Aqil, Rabu (27/11).

Editor : Fadhil Al Birra

Reporter : Muhammad Ridwan