Vonis Rendra Paling Berat

SURABAYA – Kasus korupsi yang menyeret Bupati Malang (nonaktif) Rendra Kresna berujung vonis 6 tahun penjara. Putusan itu dibacakan Hakim Ketua Agus Hamzah dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya kemarin (9/5). Atas vonis  tersebut, mantan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nasdem Jawa Timur ini masih pikir-pikir.

Sidang putusan yang digelar di ruang Candra itu terlihat dijubeli massa. Selain keluarga dan simpatisan Rendra Kresna, tampak sejumlah tokoh lintas agama Kabupaten Malang yang juga memadati ruang sidang. Meski sang istri, Jajuk  Rendra Kresna tidak terlihat, tapi Kresna Dewanata Phrosakh tampak mendampingi sang ayah yang mengenakan batik yang sama, seperti sidang-sidang sebelumnya.

Dalam keputusannya, hakim menyatakan Rendra terbukti secara sah melakukan korupsi dan melanggar Pasal 12 Huruf B UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana perubahan UU 20/2001 Juncto Pasal 35 Juncto Pasal 65. Jika dalam sidang tuntutan Jaksa KPK menuntut hukuman 8 tahun penjara, hakim memutuskan Rendra diganjar 6 tahun penjara.

Selain itu, hakim mengganjar hukuman tambahan Rendra untuk membayar denda Rp 500 juta atau subsider 6 bulan penjara. Termasuk pidana tambahan Rp 4,075 miliar yang harus dibayarkan dalam 1 bulan atau penyitaan untuk lelang subsider 2 tahun penjara.

”Maksudnya, jika pidana tambahan tersebut tidak bisa dibayarkan, aset milik terdakwa akan disita negara untuk dilakukan lelang, atau jika tidak mempunyai harta, maka terdakwa dilakukan penambahan kurungan selama 2 tahun,” beber Agus.



Selain itu, Rendra juga tidak bisa menduduki jabatan publik selama 3 tahun lamanya. Vonis tersebut juga lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yang sebelumnya meminta agar Rendra terlarang menduduki jabatan publik selama 5 tahun.

”Apakah terdakwa setuju, atau pikir-pikir atau mau banding? Silakan dibicarakan dengan kuasa hukum,” tegas Agus yang memimpin sidang pembacaan vonis yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut.

Usai sidang, Rendra memilih tak banyak bicara. Dia menyatakan masih akan pikir-pikir dengan vonis yang telah dibacakan hakim. ”Saya pikir-pikir dulu, saya pelajari kembali,” kata Rendra. Boleh jadi, ada yang mengganjal dari vonis tersebut hingga membuat Rendra butuh waktu tambahan. Yakni, mau menerima putusan atau hanya banding.

Vonis 6 tahun untuk Rendra ini terbilang paling berat jika dibandingkan dengan hukuman yang diterima sesama kolega pemimpin Malang Raya yang terjerat kasus serupa. Mantan Wali Kota Malang Moch. Anton diganjar dua tahun atau setahun lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa KPK yang mengajukan 3 tahun.

Mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko juga diganjar hukuman 3 tahun meski sebelumnya, jaksa KPK menuntut Eddy 8 tahun penjara. Hanya, masa hukuman Eddy bertambah menjadi 5,5 tahun setelah mengajukan banding  ke Mahkamah Agung (MA).

Keberatan Putusan Uang
Pengganti Rp 4 Miliar Lebih

Sementara itu, kuasa hukum Rendra Kresna, Imam Muslich menyatakan, pihaknya masih akan menimbang putusan hakim tersebut bersama kliennya. Dia mengakui, ada beberapa alasan yang membuat pihaknya tidak langsung menerima putusan hakim.

Imam menyebut dari fakta-fakta di persidangan, ada hal-hal yang belum bisa diterima. ”Jadi, kalau melihat fakta sidang, dari awal sampai putusan tadi, ada yang belum bisa kami terima. Seperti masalah pengembalian atau uang yang diterima Pak Rendra,” terangnya.

Padahal dalam sidang, menurut dia, dari sejumlah saksi yang dihadirkan, penerimaan suap Rendra tidak sebesar yang dituntut jaksa KPK. Sebelumnya Imam menyampaikan Rendra hanya menerima suap total Rp 2,1 miliar.

Sebanyak Rp 1,6 miliar sudah dikembalikan ke KPK. ”Itu yang membuat kami bertanya, kok bisa ya. Tapi masih ada waktu satu minggu untuk kami memikirkan dan diskusi dahulu, apakah menerima (vonis, Red) atau banding,” tegasnya.

Menurut Imam, yang cukup memberatkan kliennya adalah putusan uang pengganti yang mencapai Rp 4 miliar lebih. Sementara hingga saat ini, sambungnya, pengakuan Rendra menerima suap jauh di bawah nominal tersebut. ”Kami hormati putusan ketua majelis hakim, tapi kami rasa itu sangat berat buat Pak Rendra. Semua akan kami uraikan nanti, kami perlu diskusi dulu,” pungkasnya. (jaf/c2/nay)