Vonis 212 untuk Pak Wali

MALANG KOTA – Wali Kota Malang (nonaktif) Moch. Anton bakal menghuni penjara lebih singkat. Setidaknya jika dibandingkan dua pejabat lain dalam kasus serupa, yakni M. Arief Wicaksono (mantan ketua DPRD) dan Jarot Edy Sulistyono (mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan). Hal itu karena vonis yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya untuk Anton lebih ringan jika dibandingkan Arief maupun Jarot.

Dalam putusan sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (10/8), Anton divonis dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider empat bulan penjara. Selain itu, hak politik Anton selama dua tahun ke depan juga dicabut.

Sementara Arief divonis lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan penjara. Sedangkan Jarot sebelumnya divonis dua tahun delapan bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara.

Vonis Anton juga lebih rendah jika dibandingkan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam sidang dengan agenda tuntutan, 3 Agustus lalu, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut Anton tiga tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Jawa Pos Radar Malang yang mengikuti langsung jalannya persidangan kemarin, Anton lebih banyak menunduk selama sekitar satu jam mendengarkan hakim membaca draf putusan. Dalam pembacaannya, hakim secara bergantian membacakan draf putusan tersebut. ”Menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda seratus juta,” kata Hakim Ketua Unggul Warsito di sela-sela membacakan putusan.



Dalam draf putusan itu, ada beberapa hal yang meringankan Anton. Di antaranya, Anton mengakui telah melakukan kesalahan dengan memerintahkan Sekkota Malang Cipto Wiyono untuk memenuhi permintaan Arief Wicaksono (kala itu menjabat ketua DPRD Kota Malang). Permintaan itu adalah uang pelicin untuk memuluskan pembahasan APBD-P 2015. Belakangan, suap untuk pelicin pembahasan APBD-P 2015 disebut suap pokok pikiran (pokir).

”Yang juga meringankan terdakwa, terdakwa merupakan kepala keluarga dan selama memimpin Kota Malang banyak meraih prestasi,” kata Unggul lantas disambut teriakan takbir dari para pendukung Anton yang memadati ruang sidang.

Setelah itu, Hakim Unggul mengetuk palu tanda vonis tersebut sudah dijatuhkan. Tak pelak, pendukung Anton berteriak takbir dan bersalawat. Sedangkan Anton, saat diberikan kesempatan apakah mau banding atau tidak, dia memilih berdiskusi dengan tim kuasa hukum yang diketuai Haris Fajar Kustaryo SH.

Anton berdiskusi dengan tim kuasa hukumnya hanya sekitar 30 detik. Setelah itu, dia kembali ke tempat duduknya di kursi terdakwa. Anton lalu menyatakan dia tidak akan mengajukan banding atas vonis hakim tersebut. Setelah itu, air mata Anton sepertinya jatuh sehingga membuat suasana ruang sidang penuh dengan pekikan takbir dan salawat. ”Saya sudah tawakal. Saya tidak akan banding,” kata Anton terbata-bata.

Dalam nota pembelaannya Jumat lalu (3/8), Anton menyebut dia tidak akan banding, apa pun keputusan hakim. ”Saya tawakal kepada keputusan hakim dan saya berterima kasih kepada KPK,” imbuhnya.

 

Setelah sidang ditutup, Anton terlihat lemas saat keluar ruangan sidang. Suasana penuh sesak mengantar Anton ke ruang transit tahanan di area Pengadilan Tipikor. Ini karena sangat banyak pendukung Anton yang datang. Diperkirakan ada 300 pendukung Anton yang menghadiri persidangan. Sekitar 80 di antaranya menyaksikan langsung jalannya sidang dari ruangan sebesar separo lapangan futsal itu.

Hal ini membuat Anton keluar dengan pengawalan ketat. Ada satpam dan seorang yang berpakaian banser yang ikut mengawal. Lagi-lagi, teriakan takbir dan salawat sahut-menyahut. ”Sabar Abah, sabar Abah (panggilan akrab Moch. Anton),” kata salah seorang pendukung Anton sambil menyeka air matanya.

Karena banyaknya yang mengawal Anton ke ruang transit, kemarin sempat terjadi chaos. Wartawan koran ini yang berjarak sekitar satu meter dari Anton, sempat merasakan dorongan pendukungnya. ”Awas pelan-pelan,” kata salah seorang pendukung Anton.

Dalam suasana sesak tersebut, Anton tampak menahan air matanya yang hendak terjatuh. Sepanjang perjalanan dari ruang sidang ke ruang transit, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Anton. Mulut mantan orang nomor satu di Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu tampak berkomat-kamit membaca salawat dengan suara pelan.

Sementara itu, Ketua Tim Kuasa Hukum Anton, Haris Fajar Kustaryo, menyatakan, karena kliennya tidak banding, maka dia sebagai pengacara tidak mempunyai wewenang untuk banding. ”Sebagai pengacara, tentu saya ikut kemauan klien. Kalau klien sudah tidak banding, berarti merasa sudah adil,” kata Haris usai sidang.

”Menurut saya, kalau diistilahkan, putusan ini adalah putusan 212. Yakni dua tahun penjara, satunya adalah seratus juta denda, dan dua tahun dicabut hak politiknya,” tambah Haris menganalogikan putusan ini.

Meski divonis dua tahun penjara, sepertinya Anton akan menjalani hukumannya paling lama satu tahun tujuh bulan. Lantaran, berdasarkan catatan koran ini, Anton sudah ditahan KPK sejak 27 Maret 2018 lalu. Dengan demikian, Anton sudah menjalani masa kurungan sekitar lima bulan. ”Iya, akan dipotong sekitar lima sampai enam bulan masa kurungan,” kata Haris.

Sedangkan untuk pembelaan Haris, menurut dia, kliennya menjadi korban dari ulah ”nakal” anak buahnya. Ini karena, dalam dakwaan disebut Anton memerintahkan Sekkota Malang Cipto Wiyono untuk memberi uang pokir kepada pimpinan dan anggota dewan. ”Uang itu kan dari rekanan, bukan dari kas daerah. Jadi, sekkota pun bisa melakukan (memberi suap), meski tidak ada perintah dari wali kota. Apalagi dalam kesaksian Jarot, sekkota juga bermain sendiri dalam jual beli jabatan,” ucap Haris.

Haris juga menyinggung Cipto yang hingga kemarin belum dijadikan tersangka oleh KPK. Menurut dia, Cipto disebut dalam sidang tiga terdakwa berbeda, yakni Anton, Arief, dan Jarot. ”Kalau pertanyaan itu (Cipto belum tersangka, Red), silakan tanya ke KPK,” imbuhnya.

Lalu, bagaimana dengan sikap JPU dari KPK? Koordinator jaksa untuk perkara ini, yakni Arief Hermanto menyatakan, pihaknya masih pikir-pikir mau banding atau tidak. ”Karena kami kerja tim, maka akan kami diskusikan dulu selama seminggu ini, apakah akan mengajukan banding atau tidak,” katanya.

Sedangkan untuk penilaian secara umum, menurut dia, yang disampaikan hakim dalam vonis kemarin sudah sesuai dengan tuntutan jaksa. Intinya, Anton terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf (a) UU 31 Junto 21 99 Junto Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

”Intinya terbukti secara sah melakukan korupsi dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama. Jadi, terdakwa tidak korupsi sendirian,” kata Arief.

Berdasarkan kronologi yang dibacakan hakim kemarin, kasus yang menjerat Anton bermula dari pertemuan di ruang ketua DPRD Kota Malang pada 5 Juli 2015. Ketika itu, Arief meminta Anton agar ada uang pokir dalam pembahasan APBD-P. ”Dalam pertemuan tersebut, selain terdakwa, juga terdapat Wakil Wali Kota Malang Sutiaji dan Sekkota Malang Cipto Wiyono,” kata Hakim Unggul Winarso dalam membacakan draf dakwaan.

Ketika itu, Anton menyanggupi. Setelah itu, dia meminta Sekkota Malang Cipto Wiyono memenuhi permintaan Arief Wicaksono dengan harapan pembahasan APBD-P berjalan mulus. Setelah itu, Cipto menghubungi Jarot agar mengumpulkan uang dari rekanan sebesar Rp 900 juta.

Jarot lalu memerintahkan Kepala Bidang Permukiman DPUPPB Teddy Sumarna untuk mengumpulkan uang tersebut dari rekanan. Setelah terkumpul, Teddy menyerahkan uang itu kepada Jarot. Lalu, uang itu diserahkan kepada Arief Wicaksono Rp 700 juta dan diberikan ke Cipto sekitar Rp 200 juta. Oleh Arief Wicaksono, uang Rp 100 juta dia ambil sendiri dan sisanya Rp 600 juta diberikan pada semua anggota DPRD Kota Malang. Para ketua fraksi mendapatkan Rp 15 juta, dan anggota mendapatkan Rp 12,5 juta.

 

 

Pewarta: Irham Thoriq
Penyunting: Mahmudan
Foto: Falahi Mubarok