Utak-atik Konten Khilafah di Buku PAI

MALANG KOTA – Setelah sebelumnya sempat ditarik dan direvisi, kini konten baru untuk 155 buku Pendidikan Agama Islam (PAI) dikabarkan siap menuju dapur percetakan. Dari informasi yang diperoleh koran ini, revisi dilakukan meliputi beberapa aspek. Selain konten, tata bahasa, gambar, serta layout yang ada di dalamnya.

”Perkembangan terakhir, kebetulan saya terlibat di sana juga, itu sudah dilihat (ditinjau). Draf sudah dimasukkan semua, sudah dilihat (ditinjau) sampai di tingkat panitia, bahkan sampai di Kemenag,” terang Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Alquran Hadis Kota Malang Moh Abdul Hafidz.

Rencananya, buku-buku PAI revisi itu bakal di-launching pada tahun ajaran baru. Sekitar bulan Juli tahun depan. ”Masih ada tahapan yang harus dilalui lagi. Tahapan selanjutnya itu revisi, baik dari aspek bahasa, gambar, dan layout yang ada di dalam buku yang kami susun tadi,” beber Hafidz yang juga menjadi tim penyusun buku bidang Alquran Hadis. Guru mata pelajaran (mapel) Alquran Hadis di MTsN 1 Kota Malang itu menjelaskan bila tahapan perombakan konten dimulai dari peninjauan kompetensi.

Kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) menjadi poin yang menurutnya sangat diperhatikan. ”Kompetensi dasar ini yang penjabarannya sedang ditinjau ulang, dan itu sudah berjalan,” tambahnya. ”Dari (KI dan KD) itu disusunlah silabus.

Dari silabus itulah yang akan disusun buku teksnya. Yang di Kemenag saat ini sudah sampai pada penyusunan buku teks dan itu sudah berjalan,” imbuhnya. Adapun di tingkat madrasah aliyah (MA), ada materi yang tengah menjadi sorotan. Yakni, tentang khilafah.

Hafidz beserta rekan-rekannya mengaku mendapat instruksi untuk menangani konten tersebut dengan sebaik-sebaiknya. ”Sebagaimana arahan dari Pak Direktur, apabila (khilafah) tahun ini menjadi bagian dari bab pembelajaran, maka kontennya harus ditinjau ulang. Hingga tidak memberikan peluang kepada guru atau pemegang buku, bahkan murid, mengembangkan ke arah yang tidak baik,” ungkap Hafidz.

Sementara itu,  Kepala Kemenag Kota Malang Muhtar Hazawawi  menerangkan konten khilafah di tingkat MA tak akan dihapus. Dia memastikan bahwa konten itu telah mengalami perubahan dan perbaikan, plus penyaringan. Sehingga tak bisa disalahartikan oleh pihak-pihak tertentu.

”Konten khilafah tidak kami hapus, karena itu merupakan salah satu perjalanan sejarah Islam di masa lalu yang bisa dipelajari sebagai sejarah. Namun, untuk saat ini kan konteksnya berbeda, kita sudah tidak lagi hidup seperti di zaman nabi. Sehingga konten itu diubah dan diperbaiki yang menyesuaikan pada era saat ini,” papar Muhtar.

Dia menambahkan, ketika buku ini telah final, masyarakat dapat mengunduh file yang disediakan untuk umum dan diperbolehkan untuk dicetak secara pribadi. ”Dari buku-buku ini juga bisa download  softcopy-nya.

Sekarang kan eranya sudah digital. Mudah-mudahan dengan adanya ini tidak memberatkan pada siswa,” jelasnya. Di lain sisi, pakar pendidikan sekaligus dosen Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang (UM) Prof Dr Djoko Saryono MPd menyebut bila semestinya pemerintah menentukan konten pembelajaran berdasarkan 4 kriteria.

Pertama, harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam pendidikan. Kedua, konten harus dipilih sesuai perkembangan sosial psikologi siswa. Ketiga, konten harus relevan dan kontekstual dengan lingkungan sekitar. Yang terakhir, konten harus dikemas sesuai dengan kebutuhan.

”Bukan soal sejarahnya, kalau sesuai dengan tujuan ya silakan untuk dihapus atau tidak.  Menurut saya, ada atau tidak adanya konten khilafah itu tak begitu berpengaruh. Karena yang lebih diutamakan mestinya profil (siswa) lulusannya itu,” papar penasihat Dewan Pendidikan Provinsi Jatim itu.

Pewarta : Mva
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Bayu Mulya