Usai Dilantik Jadi Bupati Bekasi, Eka Beberkan Program Prioritas

JawaPos.com – Eka Supria Atmaja resmi mengemban tugas barunya sebagai Bupati Bekasi. Dia akan memimpin Kabupaten Bekasi sisa masa jabatan Tahun 2017-2022. Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertempat di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, Rabu (12/6). Eka sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati Bekasi mendampingi Neneng Hasanah Yasin yang yang tersandung kasus korupsi suap perizinan Meikarta.

Dalam amanatnya kepada Eka, Ridwan Kamil menuturkan bahwa pelantikan tersebut sudah menjadi garis tangan dan takdir Allah SWT. “Ini adalah ujian bukan rezeki. Karena tidak semua lulus dalam ujian, Jadi saya doakan Bapak (Eka Supriatmaja, red) selamat dunia akhirat, khusnul hotimah, dan lulus ujian dari Allah dalam menerima kekuasaan,” ujar Emil, sapaan akrabnya, sebagaimana dalam keterangan tertulisnya.

Emil juga mengingatkan Eka agar bisa menjalani jabatannya ini melalui tiga nilai, yaitu integritas, melayani dengan hati, dan profesional. Tiga nilai ini menjadi syarat agar lulus dalam ujian mengemban amanah jabatan kekuasaan. “Kenapa (jabatan) ujian? Karena harus dilalui dengan kehati-hatian dan tidak semuanya lulus. Syaratnya agar lulus ujian, jaga benteng integritas. Jangan sampai kejadian lagi (kasus korupsi), karena Bekasi ini proyeknya banyak, industrinya banyak, pasti godaan dari pihak ketiga banyak,” pesannya.

Terkait nilai melayani dengan hati, Emil meminta agar masalah pelayanan publik bisa menjadi perhatian terutama terkait infrastruktur jalan dan pengangguran yang masih tinggi di Kabupaten Bekasi. Padahal Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang banyak berdiri kawasan indusri. “Ketiganya masalah profesionalisme harus ditingkatkan. Karena nanti yang namanya 4.0 itu justru di Bekasi ‘panggungnya’. Karena industri kebanyakan ngumpul di sana (Bekasi),” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Emil juga mengingatkan agar dalam pemilihan wakil bupati mengedepankan musyawarah mufakat, sesuai dengan sila keempat Pancasila. “Masalah wakil bupati silakan musyawarahkan, jangan bertengkar dan kita tunjukkan sila keempat (Pancasila). Musyawarah mufakat itu harus jadi suatu pegangan dalam memutuskan masalah politik dan kekuasaan,” kata Emil.

Sementara itu, Bupati Bekasi Eka Supriatmaja mengaku akan fokus terhadap masalah kebutuhan dasar warga. Mengenai pesan yang disampaikan Emil juga akan dijadikan sebagai catatab penting. “Pesan Pak Gubernur menjadi masukan penting dan berharga buat saya, Insya Allah saya akan laksanakan sebaik mungkin,” tutur Eka.

Eka juga mengungkapkan beberapa fokus yang akan segera dilaksanakan dalam periode kepemimpinannya hingga 2022 mendatang. Tentunya tetap mengacu pada visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022, di antaranya, masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk ketenagakerjaan dan ekonomi kreatif.

“Kita akan fokus dalam beberapa hal. Masalah kebutuhan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, tadi juga terkait dengan ketenagakerjaan. Terus untuk selanjutnya ekonomi kreatif, termasuk infrastruktur,” ujar Eka usai acara pelantikan.

Terkait pendidikan, Eka mengaku bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat agar peserta didik untuk jenjang pendidikan SMA/sederajat dapat digratiskan. Selain itu, akan ada upaya juga untuk membangun dan memperbaiki beberapa gedung sekolah. “Pendidikan, kita rencananya bagaimana agar SMA/sederajat kita upayakan ke depan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi (Jawa Barat) untuk bagaimana menggratiskan,” katanya.

Eka juga berkomitmen agar pelayanan publik bisa dilakukan secara maksimal, sehingga akan ada dalam pengawasannya langsung. “Pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan publik juga menjadi prioritas, fokus saya saat ini. Kita ingin semuanya dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat harus maksimal dan saya akan terjun langsung untuk mengontrolnya,” akunya.

Selain itu, Eka juga menyatakan banyaknya warga lokal di Bekasi yang menganggur menjadi catatan dan pekerjaan rumah yang sangat penting untuk diselesaikan. Pihaknya akan segera berkordinasi dengan jajaran terkait termasuk Provinsi Jawa Barat untuk membuat kebijakan yang nantinya akan memprioritaskan warga lokal untuk dapat bekerja di industri-industri yang ada di Kabupaten Bekasi.

Eka mengaku akan menerapkan aturan yang mewajibkan industri untuk menerima warga lokal sebanyak 30 persen dari kebutuhan tenaga kerjanya. Selain itu untuk mengurangi pengangguran di daerahnya, Pemkab Bekasi akan menggelar berbagai pelatihan kerja.

“Ada regulasi juga di kita (Pemkab Bekasi), bahwa ada kewajiban bagi pengusaha terkait dengan izin juga nanti untuk berpartisipasi 30 persen bisa menerima tenaga lokal. Kalau memang (tenaga kerja lokal) belum mampu nanti diharapakan bisa dilatih biar mampu,” tandasnya.