KEPANJEN – Sejumlah program pembebasan lahan yang digeber Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang masih belum membuahkan hasil yang diharapkan. Di-plot untuk pengembangan infrastruktur daerah, total ada dana Rp 32 miliar yang dialokasikan awal tahun 2018. Hingga awal bulan ini, baru Rp 7 miliar saja yang sudah terserap. Artinya, masih ada dana Rp 25 miliar yang nganggur.

Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Subur Hutagalung menjelaskan beberapa kendala yang ditemuinya. ”(Kendalanya) seperti kelengkapan dokumen kepemilikan tanah, prosedur administrasi yang belum dilaksanakan, tanah waris, dan jual beli di bawah tangan,” kata Subur saat ditemui di sela-sela Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Malang kemarin (24/9).

Karena kendala itu, sejumlah program pembebasan lahan pun untuk sementara terhenti. Di antaranya, seperti pembebasan lahan untuk jalan tembus dari Kelurahan Penarukan hingga Desa  Kedungpedaringan. Ada pula pembebasan lahan untuk Puskesmas Donomulyo dan pembangunan SD Sukoraharjo di Kecamatan Kepanjen. ”Karena anggarannya belum bisa digunakan, dalam PAK ini kami alihkan untuk kegiatan yang lain,” jelas Subur.

Pengalihan anggaran itu tetap diarahkan untuk program pembebasan lahan. Seperti menyiapkan proses pembebasan lahan di jalur menuju Pantai Balekambang. Total ada dana Rp 9 miliar yang telah dipersiapkan. Nantinya, lahan tersebut bakal di-plot untuk memperlebar jalan.

Ada pula rencana pembebasan lahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talangagung Kepanjen. Total ada dana Rp 6 miliar yang dipersiapkan. Program itu di-plot untuk menambah luasan dan daya tampung TPA. Persiapan pengalihan anggaran itu dimasukkan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang dalam usulan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2018.

Di dalam usulan PAK mereka, sisa anggaran lainnya juga bakal dialokasikan untuk kegiatan pelayanan. Salah satunya di-plot untuk menyukseskan program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) di Kabupaten Malang. Di tahun 2018 ini, Pemkab Malang bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten menarget ada 62 ribu bidang tanah yang tersertifikasi.

Bupati Malang Dr H. Rendra Kresna menaruh perhatian khusus terhadap target tersebut. Sebab, program PTSL memang menjadi program nasional yang ditelurkan Presiden RI Joko Widodo. ”Tahun ini 62 ribu bidang tanah harus tersertifikasi. Tahun depan targetnya ada 100 ribu bidang tanah yang tersertifikasi. Baik pemkab maupun BPN harus kerja keras kalau ingin target tersebut terselesaikan,” tegas Rendra.

Dia pun berharap ada peran aktif dari semua pihak untuk menuntaskan target tersebut. ”Jadi, ini bukan hanya tugas BPN dan dinas pertanahan saja, kecamatan dan desa juga harus turut andil menyukseskan program sertifikasi nasional itu,” beber ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur tersebut.

Pekerjaan rumah (PR) Pemkab Malang di bidang agraria juga masih mengantre. Ada tugas untuk memperhatikan sektor kehutanan sosial, lahan pertanian berkelanjutan, dan percepatan pembangunan perumahan yang masih juga butuh perhatian.

Pewarta : Farik Fajarwati
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Bayu Mulya