Unikama Bergejolak, SK Ketua PPLP-PGRI Kubu Cristea Disoal

MALANG KOTA – Surat Keputusan (SK) Mekum HAM AHU-0000001.AH.01.08 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (PPLP-PT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang menyatakan Dr H Christea Frisdiantara menjadi ketua PPLP-PT Malang dipertanyakan oleh Ketua PPLP-PT PGRI Malang Drs Haji Soedja’i. Soedja’i menyebut SK tersebut belum disahkan Menkum HAM.

Soedja’i dan penasihat hukumnya, M.S. Alhaidary dkk, melakukan jumpa pers di kantornya yang berada di Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) kemarin (18/1). Pihaknya menyatakan masih memiliki SK dan akta yang sah untuk kepengurusan PPLP-PT PGRI Malang. Pihaknya juga menganggap ilegal jabatan ketua PPLP-PT PGRI Malang yang dipimpin Christea yang mengklaim punya SK baru tersebut.

Haidary menyebut, Soedja’i masih sah kedudukannya sebagai ketua PPLP-PT PGRI Malang yang berada di Jalan Sudanco Supriadi 48, Kota Malang. Dasar itu diambil dari pasal 16 ayat (5) akta N0 90 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Benediktus Bosu SH juncto Keputusan Menkum HAM RI No AHU-87.AH.01.18 Tahun 2013 tanggal 6 Mei 2013 juncto Surat Keputusan Menkum HAM RI C-55.HT.01.03.TH.2007 tanggal 3 Juli 2007 dan Pengumuman Berita Negara/Tambahan Berita Negara RI No 98 Tahun 2007.

”Sejak saat itu, PPLP-PT PGRI Malang diakui dan dinyatakan sah sebagai Badan Hukum Perkumpulan,” terangnya.

Haidary melanjutkan, perubahan berikutnya atau perubahan ketiga dan seterusnya secara berturut-turut dilakukan Christea berdasarkan akta yang juga dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris Benediktus Bosu. Yaitu, akta No 151 tanggal 31 Mei 2013, akta No 56 tanggal 14 Juni 2013, akta No 100 tanggal 17 September 2014, dan terakhir akta No 84 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Anggaran Dasar PPLP-PT PGRI Malang.



”Tapi, tidak satu pun akta tersebut mendapat persetujuan dari Kemenkum HAM, karena perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan menteri,” tegasnya.

Untuk itu, dirinya menegaskan, anggaran dasar baru dengan akta No 1 tanggal 3 Januari 2018 itu tidak sah. Bahkan, kata Haidary, Christea yang selama ini menjabat sebagai wakil ketua PPLP-PT PGRI Malang 2013–2018 sejatinya sudah diberhentikan oleh pengurus PGRI Jawa Timur dengan SK tanggal 6 Juli 2017.

Itu karena Christea pernah tersangkut perkara pidana dan terbukti sah dan meyakinkan bersalah. ”Anggaran dasar juga menyebut jabatan anggota berakhir jika bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan. Maka, tanpa SK pun dia sudah harus berhenti,” bebernya.

Selain itu, lanjutnya, polemik ini pun menyeret Christea ke Polda Jatim atas dugaan perbuatan pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara itu, kuasa hukum ketua PPLP-PT PGRI baru Christea, Erwin Yuliono, membantah SK terbaru yang dikeluarkan Menkum HAM itu abal-abal atau bodong. ”Kalau ada yang mengklaim dan menyatakan kedudukannya di PPLP-PT PGRI Malang itu sah, monggo dibuktikan di pengadilan,” jawabnya.

Dia menyatakan, pada tanggal 29 Desember 2017 lalu, pihaknya sudah mendaftarkan akta terakhir yang langsung dibawa notaris ke Menkum HAM di Jakarta. Seminggu setelahnya atau tepatnya pada 5 Januari 2018, SK baru yang menyatakan Christea sebagai Ketua PPLP-PT PGRI Malang pun diterima. Yaitu, SK Mekum HAM AHU-0000001.AH.01.08.Tahun 2018.

”Ini yang menurut kami sah dan disahkan Menkum HAM,” pungkasnya.

Pewarta: Fajrus Shiddiq
Penyunting: Kholid Amrullah
Copy Editor: Arief Rohman
Foto: Fajrus Shiddiq