Undang-undang Negara Yahudi Perparah Konflik Palestina-Israel | JawaPos.com

Undang-undang Negara Yahudi Perparah Konflik Palestina-Israel | JawaPos.com

JawaPos.com – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pengesahan Undang-undang (UU) Negara Yahudi oleh Israel dapat mengancam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Hal itu dikatakan pada usai pertemuannya dengan Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah di Gedung Pancasila RI pada Senin, (23/7).

“Disahkannya undang-undang tersebut telah menampikkan hak-hak orang Palestina di Israel. Selain itu juga mengancam penyelesaian konflik berdasarkan solusi dua negara,” kata Retno.

Diberitakan sebelumnya, Parlemen Israel telah menyetujui RUU yang menyatakan Israel sebagai negara Yahudi. Undang-undang tersebut juga menghapuskan bahasa Arab sebagai bahasa resmi.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pengesahan Undang-undang (UU) Negara Yahudi oleh Israel dapat mengancam penyelesaian konflik Palestina-Israel (Derry Ridwansah/ JawaPos.com)

Keputusan itu justru semakin memperbesar diskriminasi terhadap orang-orang Arab yang tinggal di wilayah-wilayah pendudukan. Dilansir dari The Times of Israel, undang-undang tersebut merupakan langkah kontroversial.



Anggota parlemen Arab-Israel mengecam undang-undang tersebut, tetapi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru memuji undang-undang yang dianggapnya sebagai momen yang menentukan.

Dalam undang-undang yang didukung oleh pemerintah sayap kanan negara itu menyatakan, Israel adalah tanah air bersejarah bagi orang-orang Yahudi dan mereka memiliki hak eksklusif untuk menentukan nasibnya sendiri.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga mengecam Undang-undang Negara Yahudi yang baru saja disahkan oleh Parlemen Israel tersebut. Menurut OKI, undang-undang tersebut ilegal dan rasis.

(iml/JPC)