UMKM Juga Harus Jamin Pekerjanya

JABUNG – Perlindungan terhadap pekerja, baik di sektor formal maupun informal, harus menjadi prioritas pemilik usaha maupun owner perusahaan. Di tengah tingginya target yang harus dipenuhi pekerja, mereka juga berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan lainnya. Hal itu tak hanya berlaku di sektor industri, tapi juga di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal itu ditegaskan Bupati Malang Rendra Kresna saat membuka kegiatan Outbound Ketenagakerjaan Disnaker yang digelar di Brigif Para Raider 18/2 Kostrad, Desa Kemantren, Kecamatan Jabung, kemarin (20/10).

”Dalam undang-undang sudah diatur bahwa siapa pun yang telah mempekerjakan lebih dari lima orang wajib mengikut sertakan pegawainya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,” ujar Rendra.

Artinya, perlindungan kerja bukan hanya dibebankan kepada perusahaan yang sekurang-kurangnya memiliki 25 pekerja, tetapi juga oleh para pelaku industri kecil dan menengah.

Terlebih saat ini, Rendra menambahkan, fungsi pengawasan terhadap badan usaha formal maupun informal tidak lagi ditangani pemerintah kabupaten, tapi di-handle pemerintah provinsi. Dengan demikian, dari aspek keselamatan kerja pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan survei terhadap kelengkapan fasilitas kelayakan kerja.



”Sekarang kalau ada kecelakaan, tugas kami hanya melaporkan. Tugas pemkab tidak lagi masuk dan menekankan agar perusahaan benar-benar menjalankan standar kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja,” terang Rendra.

Ketua DPW Partai Nasdem itu menuturkan, sebenarnya penarikan pengawas perusahaan ke tingkat provinsi dinilai kurang pas.

”Mengawasi kabupaten saja sudah kepontal-pontal (kewalahan, Red). Bahkan tidak cukup, satu pengawas bisa mengawasi lebih dari 300 perusahaan. Kalau masih dibebani dengan provinsi, saya kira tidak akan efisien,” tukasnya. Hanya, pihaknya tetap menghargai regulasi tersebut karena sudah menjadi kebijakan.

Namun, terlepas dari kendala tersebut, Rendra berharap, baik perusahaan maupun organisasi pemerintah di Kabupaten Malang, bisa menangani sendiri problem ketenagakerjaan yang terjadi di tubuh instansinya.

”Lewat agenda outbound seperti yang dilakukan hari ini (kemarin), harapannya komunikasi antarpegawai dalam perusahaan akan terjaga dengan maksimal,” tukasnya.

Sementara itu, format berbeda disuguhkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang saat menggelar outbound ketenagakerjaan kemarin (20/10). Diikuti 100 peserta dari perwakilan perusahaan, mereka digembleng selama 3 hari 2 malam dengan nuansa militer.

”Kami sengaja membuat kegiatan seperti ini agar suasana ketenagakerjaan di Kabupaten Malang berjalan harmonis. Salah satu caranya dengan menggelar kegiatan bersama,” jelas Kepala Disnaker Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo.

Menurut dia, kegiatan outbound tahun ini dikemas berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dipilihnya area militer sebagai tempat pelaksaan outbound diharapkan bisa memperkuat jiwa korsa peserta.

”Memang kami buat berbeda, ada tujuan yang harus dicapai. Kalau mereka tinggal di lingkungan militer, jelas akan lebih disiplin,” terangnya.

Selain itu, diharapkan perwakilan masing-masing perusahaan yang mengikuti outbound bisa mentransfer ilmu di tempatnya bekerja.

”Karena hanya perwakilan dari perusahaan yang ikut, tapi ilmu yang didapat akan ditularkan. Jadi, semuanya bisa mendapatkan pemahaman untuk menjaga lingkungan kerja yang kondusif,” katanya. Bahkan, beberapa perwakilan tamu undangan dan peserta ikut mencoba atraksi menembak.

Selain itu, digelar pameran alat-alat pertahanan. Mulai dari senapan api, seragam, dan peralatan tempur. Kemudian, ada peyerahan beberapa bantuan, di antaranya dari PTPN XII, Bank Jatim Kepanjen, PT SAB, serta BPJS Ketanagerjaan. Hal ini sebagai bentuk support dari berbagai stakeholder dalam mesukseskan zero conflict di Kabupaten Malang.

Pewarta: Farik Fajarwati dan Hafis Iqbal
Penyunting: Achmad Yani
Copy editor: Indah Setyowati
Foto: Hafis Iqbal