UMK Kota Malang Naik Rp 197 Ribu

Upah minimum kota/kabupaten (UMK) Kota Malang tahun 2018 mendatang ditetapkan Rp 2.470.072 juta. Jika dibandingkan UMK 2017 yaitu Rp 2.272.167, berarti ada kenaikan Rp 197.905. Kepastian naiknya UMK itu setelah Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo menandatangani besaran UMK beberapa daerah di Jatim, termasuk di Kota Malang.

MALANG KOTA – Upah minimum kota/kabupaten (UMK) Kota Malang tahun 2018 mendatang ditetapkan Rp 2.470.072 juta. Jika dibandingkan UMK 2017 yaitu Rp 2.272.167, berarti ada kenaikan Rp 197.905. Kepastian naiknya UMK itu setelah Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo menandatangani besaran UMK beberapa daerah di Jatim, termasuk di Kota Malang.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Malang Kasiyadi menyatakan, besaran UMK yang ditetapkan sesuai yang diusulkan Dewan Pengupahan Kota Malang. ”Surat (draf usulan UMK 2018) sudah ditandatangani gubernur. Namun, belum sampai kepada kami,” kata Kasiyadi kemarin (20/11).

Dia memperkirakan, keputusan UMK itu akan diterima disnaker pada 21–22 November. Menurut dia, penetapan UMK tersebut sudah sesuai aturan. Semua proses pengajuan juga sudah dilalui Dewan Pengupahan Kota Malang.

Bagi perusahaan yang keberatan, dipersilakan mengajukan penangguhan kepada Dewan Pengupahan. ”Syaratnya, harus ada neraca laba atau rugi. Jika perusahaan mengalami rugi akan ada buktinya. Syarat lainnya, ada kesepakatan antara pengasuh dan buruh,” kata dia.

Kasiyadi men-deadline pengajuan penangguhan paling lambat pada 20 Desember mendatang. Demikian juga jika perwakilan pekerja juga keberatan, dipersilakan mengajukan. Apabila sudah menerima surat itu, Kasiyadi akan mengirimnya ke Dewan Pengupahan Jatim. ”Dua hingga tiga tahun ini tidak ada yang protes soal kenaikan UMK,” tandasnya.

Ketua Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Kota Malang Andi Irfan keberatan dengan besaran UMK 2018 yang ditetapkan Soekarwo. Dia menegaskan, pedoman untuk menentukan kenaikan UMK adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sehingga kenaikan hanya berlandaskan dari nilai inflasi. ”Sudah kami duga sebelumnya, kenaikan Rp 197 ribu belum menjamin kesejahteraan buruh,” kata Andi kemarin siang.

Menurut dia, survei yang dilakukan Dewan Pengupahan Kota Malang memakai standar paling rendah sehingga kenaikannya tidak banyak. ”Kami mendorong agar survei kebutuhan hidup layak (KHL) lebih komprehensif lagi,” kata dia.

”Biaya transport hingga kebutuhan lainnya, Dewan Pengupahan masih memakai standar paling murah,” tambah Andi.

Disinggung  mengenai keterlibatan SPBI di Dewan Pengupahan Kota Malang, Andi menyatakan, sudah dilibatkan. Tapi, minoritas sehingga tidak bisa menentukan. Ditanya terkait langkah yang dilakukan, Andi menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan serikat buruh se-Jatim. ”Semoga ada keputusan konkret dari hasil konsolidasi buruh se-Jatim. Kami tidak bisa mengandalkan buruh di Kota Malang saja,” tegas dia.

Pewarta: Aris Syaiful
Penyunting: Mahmudan
Copy Editor: Dwi Lindawati