UB Lirik Kepanjen, Unisma Minati Karangploso

KEPANJEN – Wajah Ibu Kota Kabupaten Malang, Kepanjen, coba diperbaiki pemkab. Seperti diketahui, sebelumnya sempat ada wacana pembangunan alun-alun dan jalan tembus di sana.

Meski belum dieksekusi, wacana itu sempat diseriusi pemkab dengan menyediakan dana Rp 60 miliar untuk pembebasan lahan. Kini perlahan namun pasti, sejumlah investor diyakini turut melirik Kecamatan Kepanjen.

”Yang terbaru sudah ada pengembang hotel bintang lima yang bakal berinvestasi di Kepanjen. Ada juga Universitas Brawijaya (UB) yang berencana melakukan pengembangan kampus di wilayah Kepanjen,” terang Plt Bupati Malang H.M. Sanusi.

Soal pembangunan hotel bintang lima, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku bila saat ini investor dan pemkab sedang mencari lokasi yang paling strategis.

”Kalau Universitas Brawijaya rencananya akan mengembangkan kampus bertaraf internasionalnya di Kepanjen, luas lahan yang dibutuhkan kurang lebih 250 hektare,” sambung Sanusi.

Jika rencana itu terlaksana, Sanusi optimistis Kepanjen tidak akan kalah metropolis dengan daerah lain. Sebagai konsekuensi, dia berjanji akan memberikan kemudahan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kepanjen.

Salah satunya yakni kemudahan di sektor perizinan. ”Saya sudah minta kepada dinas-dinas terkait agar memberikan prioritas bagi para investor yang hendak berinvestasi di Kepanjen,” sambungnya.

Selain di Kepanjen, Sanusi juga menuturkan bila geliat investasi mulai muncul di Kecamatan Karangploso. ”Untuk di Karangploso, Universitas Islam (Unisma) Malang juga akan bangun kampus, luasnya kurang lebih 80 hektare,” tambahnya.

Adanya kampus baru Unisma di sana, serta ditambah dengan fasilitas UB Forest yang sudah ada saat ini, pria 59 berusia tahun itu optimistis Kecamatan Karangploso bakal menjadi penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang Iriantoro turut membenarkan bila belakangan ini beberapa investor mulai mendatanginya untuk berkonsultasi.

”Mereka (investor) datang untuk menanyakan bagaimana prosedur untuk berinvestasi dan juga soal rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kabupaten Malang. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk didirikan bangunan,” kata Iriantoro.

Prinsipnya, selama lahan yang diminta oleh pengembang tidak termasuk dalam peta hijau dalam RTRW, mantan kepala BPBD Kabupaten Malang tersebut mengaku akan memberikan izin.

”Kalau mau investasi ya harus di wilayah yang diperbolehkan. Sementara kalau peruntukannya memang bukan untuk pembangunan ya bagaimanapun tidak boleh. Pasti kami tawarkan di wilayah lain yang boleh,” tambahnya.

Pemkab sendiri kini telah menyiapkan enam zona yang bisa dijadikan acuan bagi pengembang untuk berinvestasi. Ditanya soal berapa besar investasi yang masuk, Iriantoro mengaku tidak hafal secara pasti.

”Tapi, selama 6 bulan belakangan ini nilainya sudah mencapai triliunan rupiah,” ujarnya. Mayoritas investasi tersebut berasal dari sektor usaha kecil menengah dan pariwisata.

Soal pelayanan, pihaknya menuturkan bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah pusat telah menginformasikan bahwa akan ada beberapa perubahan dalam program online single submission (OSS).

Karena ada pembaruan sistem, dia mengaku bakal ada sedikit penyesuaian terkait dengan penerbitan izin usaha elektronik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat. 

Pewarta : Farik Fajarwati
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Bayu Mulya