MALANG KOTA – Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari berbagai layanan publik yang belum bisa memberikan keleluasaan aksesibilitas. Beberapa lembaga bahkan belum siap menerima kehadiran mereka.

Menyoroti hal tersebut, Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) berinisiasi membentuk sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). RPP ini berkaitan dengan Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Dalam hal ini, Kemendikbud turut menggandeng berbagai pihak, tak terkecuali kaum intelektual.

Diwadahi dalam seminar nasional yang diadakan oleh Pusat Studi Perancangan Hukum dan Kebijakan Publik (PS PHK) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) pada Sabtu kemarin (30/12), Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kemendikbud Dr Praptono MEd menerangkan bahwa RPP ini merupakan mandat dari pemerintah pusat kepada Kemendikbud.

RPP ini sendiri, kata dia, adalah tindak lanjut atas disahkannya Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. ”Namun sayangnya, realitas yang ada di lapangan, pelayanan bagi penyandang disabilitas belum maksimal. Untuk itu, kita perlu membuat RPP,” kata Praptono.

Menurut dia, ada 2 poin penting yang harus dimasukkan ke dalam RPP. Yakni, terkait akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, dan sanksi administratif bagi perguruan tinggi yang tidak menyediakan unit khusus layanan disabilitas.

Meskipun belum sempurna, Praptono menjelaskan bahwa Kemendikbud telah berkomitmen untuk mengupayakan pendidikan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas. ”Yang pertama, dari aspek regulasi, Kemendikbud sudah berupaya untuk mendukung sumber pembiayaan,” tuturnya.

Dalam hal ini, Kemendikbud berupaya dalam 3 jalur, yakni BOS (bantuan operasional sekolah) untuk bantuan belajar yang disalurkan kepada seluruh SLB (sekolah luar biasa), biaya operasional dari pemerintah kepada SLB dan sekolah reguler, serta penetapan kebijakan bahwa seluruh peserta didik penyandang disabilitas berhak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), tak terkecuali bagi mereka yang masuk golongan masyarakat berkecukupan.

Terkait penyusunan RPP, Praptono menyebutkan bahwa saat ini sudah mencapai tahapan terakhir. Sedangkan hasilnya nanti akan ditindaklanjuti per 1 Januari 2018, dan target terakhir RPP sudah bisa ditetapkan pada April 2018.

”Saya berharap dalam penyusunan RPP untuk penyandang disabilitas ini masyarakat bersikap proaktif agar nantinya ketika peraturan sudah dijalankan, seluruh stakeholder tidak menemui kendala yang besar,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Sutiaji menerangkan, terkait pemberian akomodasi yang layak pada penyandang disabilitas, dari segi fisik sudah tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 mencakup Perda Pembangunan.

”Perda ini menyatakan bahwa semua harus bisa mengakomodasi penyandang disabilitas,” tuturnya.

Sutiaji menambahkan, perda tersebut juga sudah memiliki payung hukum yang terdapat pada UU No 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik. UU ini menyatakan bahwa tidak boleh ada pembedaan terkait hak-hak dalam bernegara di masyarakat.

Sutiaji juga meminta maaf jika Kota Malang belum sepenuhnya ramah kepada para penyandang disabilitas. Contoh nyatanya adalah gedung Balai Kota dan DPRD Kota Malang yang jalannya cukup sulit jika dilalui para difabel. Hal ini dikarenakan bangunan termasuk gedung heritage. Dia berharap adanya RPP ini dapat membantu pihak pemerintah kota untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas.

Pewarta: NR3
Penyunting: Kholid Amrullah
Copy Editor: Arief Rohman
Foto: NR3