Tuntut Ketegasan Abah Anton, Senin 18 September Angkot Se-Malang Raya Mogok ?

Wakil Ketua Organda Malang Juniardi (kanan) dan Direktur Radar Malang Kurniawan Muhammad (kiri) dalam diskusi bersama paguyuban angkot dan taksi di kantor Jawa Pos Radar Malang kemarin.

MALANG KOTA – Polemik beroperasinya transportasi berbasis aplikasi online di Kota Malang rupanya masih belum berakhir. Para pengelola transportasi konvensional, baik angkutan kota maupun taksi, belum bisa menerima kehadiran transportasi online. Mereka menuntut kepada Pemkot Malang agar membuat keputusan tegas: Menolak transportasi online!

Untuk menyatukan suara penolakan itu, sekitar 20 perwakilan dari paguyuban angkot dan taksi konvensional melakukan koordinasi dan diskusi di kantor Jawa Pos Radar Malang kemarin sore (14/9). Selain perwakilan paguyuban angkot dan taksi, hadir pula pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda) Malang.

Dalam kesempatan itu, Roni Agustinus, ketua Bidang Hukum Forum Angkutan Kota (Forkot) Malang, menegaskan, adanya polemik ini salah satunya dipicu karena tidak ada ketegasan dari Wali Kota Malang Moch. Anton.

Jika Anton berani tegas melarang beroperasinya transportasi online, persoalannya beres. ”Sekali lagi, pemerintah daerah harus tegas (melarang) transportasi online beroperasi,” tandas Roni kemarin.

Dia membeberkan, secara hukum, kepala daerah punya kewenangan untuk melarang transportasi online beroperasi. Sebab, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014 menerangkan jika pemda kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.

”Nah, angkutan umum ini seharusnya dilindungi,” imbuhnya.

Alumnus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini, menambahkan, secara hukum, transportasi online juga masih belum resmi. Sebab, dasar hukum beroperasinya transportasi online itu bakal digedok pada 1 November 2017. Saat ini masih belum ada landasan hukum yang kuat. Dalam PP Nomor 74, transportasi berbasis aplikasi itu tidak masuk dalam angkutan trayek dan nontrayek. Karena itu, pemkot perlu membuat aturan yang melarangnya.

Keberadaan transportasi online itu selain menggerogoti pendapatan angkot dan taksi konvensional, juga tidak memberi kontribusi pada pemkot. Sebab, tidak ada izin, tanpa uji kir, pelat nomor mobilnya juga berwarna hitam seperti mobil pribadi.

”Tapi, nyatanya kan pemkot tidak mau tahu. Jika ditanya, jawabannya selalu nunggu dari pusat. Padahal, sudah jelas ini menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengaturnya,” sesal dia.

Agar polemik di kalangan para sopir reda, Roni meminta agar sementara operasional transportasi online dihentikan dulu. Sembari menunggu regulasi dari pemerintah, pihak wali kota mengajak dialog bersama semua pihak. Sehingga nantinya ditemukan solusi yang sama-sama tidak merugikan.

”Tapi, hentikan dulu operasional transportasi online,” harap dia.

Kekecewaan juga diluapkan Ketua Forkot Nur Singo. Dia menilai, selama ini pengelola angkot tidak pernah diajak duduk bersama menangani masalah tersebut. Bahkan, dia menyebut, pihaknya merasa selalu dibenturkan dengan pihak lain ketika menolak transportasi online.

”Selama ini kami telah tertib membayar pajak dan mematuhi segala aturan, ternyata malah pemerintah tidak memihak,” keluh Nur.

Apalagi, imbuh dia, tidak ada kompetisi yang sehat. Jumlah transportasi online saat ini bisa dipastikan lebih banyak dari angkot sehingga penghasilan sopir angkot semakin minus. ”Jelas ini persaingan yang tidak sehat,” tandas dia.

Karena itu, rencananya untuk mendesak agar ada perhatian serius dari Pemkot Malang, forkot berencana turun ke jalan (menggelar aksi) pada Senin (18/9). Tujuannya agar Wali Kota Malang Moch. Anton membuat keputusan yang memihak sopir angkot.

”Kami sudah melakukan daya upaya untuk melawan transportasi online ini, tapi hasilnya belum terlihat. Pemkot tidak memihak kepada kami,” tandas Nur.

Ketua Organda Rudy Soesamto menjelaskan, menyikapi polemik transportasi ini, pemerintah akan membuat keputusan baru pada 1 November. ”Kami harap teman-teman menahan diri, tunggu instruksi 1 November,” jelasnya.

Sembari menunggu ada kebijakan dari pemerintah, dia meminta pengelola angkot melakukan perubahan. Mulai dari pelayanan kepada penumpang maupun melakukan inovasi. Termasuk membuat Angkutan Wisata Kota Malang.

Hariadi, perwakilan dari Taksi Citra, mengungkapkan, pemerintah masih memandang sebelah mata pada transportasi konvensional. Padahal, selama bertahun-tahun mereka telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak dan melakukan perizinan.

”Kami seperti sudah tidak dianggap lagi,” sesal dia.

Masuknya transportasi online membuat banyak sopir tidak mampu membayar setoran ke perusahaan. Seperti yang dialami di Bima Taksi. Bima Taksi yang memiliki 50 armada, sekarang tinggal 18 unit yang beroperasi.

Kepala Bidang Angkutan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Ngoedijono menyatakan, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa menyikapi polemik ini. Karena masih menunggu kejelasan peraturan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI) terkait transportasi online.

”Terkait keluhan sopir angkot, dishub masih menunggu peraturan dari pusat,” kata Oong–sapaan akrab Ngoedijono kemarin sore.

Pihaknya sudah berkali-kali melakukan mediasi dengan sopir angkutan kota. Namun, belum ada kejelasan. Ini karna polemik transportasi ini ditangani langsung oleh pusat. ”Tidak hanya Kota Malang, banyak daerah yang yang kesulitan mengatur transportasi online,” terangnya.

Pewarta: Fajrus Shiddiq & Aris Syaiful
Penyunting: Abdul Muntholib
Copy Editor: Dwi Lindawati
Foto: Bayu Eka