Tuntut Hentikan Transportasi Online

Kemarahan para sopir angkutan kota terhadap maraknya transportasi berbasis aplikasi online memuncak. Ratusan pelaku Aliansi Pengemudi Mobil Penumpang Umum (APMPU) mogok beroperasi kemarin (18/9). Bertempat di kawasan Terminal Kota Batu, mereka melancarkan aksinya.

KOTA BATU – Kemarahan para sopir angkutan kota terhadap maraknya transportasi berbasis aplikasi online memuncak. Ratusan pelaku Aliansi Pengemudi Mobil Penumpang Umum (APMPU) mogok beroperasi kemarin (18/9). Bertempat di kawasan Terminal Kota Batu, mereka melancarkan aksinya.

Dalam aksi damai itu, 300 sopir menuntut supaya transportasi berbasis online tidak lagi beroperasi di Kota Batu. Lantaran, kehadiran transportasi berbasis aplikasi itu merugikan pendapatan para sopir transportasi konvensional. ”Lah, semua pada naik taksi online. Ini jelas merugikan kami,” kata koordinator aksi mogok Heri Junaedi kemarin.

Menurut dia, saat ini wisatawan sudah tidak ada yang mau naik angkutan umum. Sebab, taksi online mengantar penumpang dari jarak dekat dengan tarif rendah. Bahkan, ada beberapa taksi online yang mengantarkan dari Selecta ke Alun-Alun Kota Batu. ”Angkot kami ada kok jurusan itu. Seperti ini, wilayah kami mencari rezeki dicuri. Sebelum ada mereka ini, kami selalu mendapatkan penumpang, termasuk wisatawan,” kata Heri yang juga ketua APMPU Kota Batu.

Para sopir itu menuntut supaya sejumlah transportasi berbasis aplikasi online dilarang beroperasi di Kota Batu. Di antaranya, Gojek, Grab Car, dan beberapa jenis angkutan online lainnya. Mereka dianggap beroperasi tanpa memiliki izin trayek dan izin usaha. Sementara, angkot memiliki aturan yang jelas. Seperti, plat harus berwarna kuning, bayar retribusi, dan harus mengikuti trayek.

Kasatlantas Polres Batu AKP Ari Galang Saputra mengatakan bahwa semua pihak harus bersabar menunggu kepastian hukum. Menurutnya, perlu kepastian hukum agar tidak ada yang merasa dirugikan. ”Intinya, harus ada win-win solution,” kata dia. Dia juga berpesan kepada para sopir untuk menahan diri dengan tidak main hakim sendiri. Sebab, nantinya mereka sendiri yang akan rugi.



Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu Susetya Herawan menyatakan, pada prinsipnya, pihaknya mengakomodasi aspirasi serta tuntutan sopir. Namun, pihaknya tak bisa berbuat banyak, terutama dalam hal menindak transportasi online yang beroperasi. ”Karena aturannya masih belum ada. Kami masih menunggu aturan dari pusat,” kata mantan inspektur Kota Batu ini.

Dia melanjutkan, soal menindak angkutan online juga bukan wewenang dishub, melainkan wewenang kepolisian. ”Kalau menindak itu wewenangnya kepolisian. Makanya, kami akan komunikasi terus,” kata dia.

Pewarta: Dian Kristiana & mam
Penyunting: Ahmad Yahya
Copy Editor: Arief Rohman
Fotografer: Rubianto