Tolak Bulog Suplai E-Warung

MALANG KOTA – Rencana Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk membuang 20 ribu ton cadangan beras pemerintah senilai Rp 160 miliar berdampak pada uji coba penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Kota Malang. Sebab, penggunaan E-warung yang dinilai menggeser peran Bulog dalam penyaluran beras itu dinilai menjadi kendala tidak terserapnya beras simpanan Bulog.

Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kota Malang Pipih Triastuti mengatakan, Pemkot Malang memang baru menerapkan BPNT mulai Oktober lalu. Jadwal itu mundur satu bulan dari ketentuan pemerintah yang seharusnya ditetapkan bulan September. ”Ini memang masih uji coba. Tapi dampaknya sudah mulai sedikit terasa,” kata dia.

Dampak yang dimaksud di antaranya protes beberapa warga jika nantinya pemerintah benar mengganti E-warung yang dijadikan tempat penukaran kartu BPNT. Mereka menolak jika beras dari E-warung diganti dengan beras simpanan dari Bulog.

Untuk itu, saat ini dirinya butuh evaluasi di lapangan lebih lanjut. Sampai saat ini, Dinsos Kota Malang mencatat ada sebanyak 13.376 Kartu Keluarga (KK) penerima BPNT. ”Dampaknya memang terasa. Ada protes beberapa warga yang tidak setuju jika bantuan beras itu diganti dengan Bulog. Nah, ini butuh penyesuaian,” terang dia.

Sementara itu, untuk saat ini ada 46 kios E-warung bentukan pemerintah. Dan 68 itu bentukan perusahaan bank pelat merah BNI. Sejauh ini, pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan Bulog Malang terkait pengaturan beras bagi penerima BPNT.

Pewarta : Miftahul Huda
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Mahmudan