Tolak Belanja Mobdin Dewan

KOTA MALANG – Rencana pembelian mobil dinas (mobdin) anggota DPRD Kota Malang dengan anggaran Rp 5,8 miliar bakal terganjal. Sebab, sejumlah elemen masyarakat dengan keras menolak rencana yang dianggap melukai hati rakyat tersebut. Sebab, rencana pembelian itu akan dilakukan saat ”luka” warga Kota Malang masih belum kering akibat kasus korupsi yang menjerat 41 anggota DPRD sebelumnya.

Reaksi atas rencana pembelian mobil ”wah” itu ditunjukkan aktivis yang tergabung dalam Malang Corruption Watch (MCW) kemarin. Puluhan  aktivis bersama sejumlah elemen masyarakat mendatangi gedung DPRD Kota Malang. Mereka menuntut agar anggaran pembelian mobdin melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2018 itu dibatalkan.

Karena dana yang dikeluarkan terlalu besar hanya untuk membeli 4 unit mobdin. Apalagi mobil dinas yang lama juga masih layak pakai. Sesuai mata anggaran, dana Rp 5,8 miliar itu untuk 5 unit mobil. Yakni, 3 unit Toyota Camry dengan anggaran Rp 1,8 miliar, dan satu unit Toyota Hybrid dengan jumlah anggaran Rp 700 juta untuk pimpinan DPRD dan satu unit Hiace untuk operasional.

Sejak pukul 10.00, massa aksi merapat di pelataran kantor DPRD serta membawa beragam poster bertuliskan di antaranya, ”Rakyat Gak Duwe Motor! Kowe Jaluk Mobil”, ”APBD Punya Rakyat, Bukan Punya Pejabat”, dan ”Tolak Mobil Dinas DPRD Kota Malang”.

Salah satu orator aksi, Khodijah, menyampaikan, dia berharap anggota DPRD hasil pergantian antar waktu (PAW) lebih baik fokus memperbaiki citra lembaga. Sebab, marwah DPRD saat ini sedang jatuh pasca terjeratnya 41 anggota DPRD dalam kasus hukum.

Wakil Koordinator MCW Artha Nursasi menegaskan agar anggota dewan hasil PAW berani membatalkan anggaran itu. Karena dari sisi etika juga kurang pas di saat citra dewan masih belum pulih. ”Asal anggota DPRD sekarang punya komitmen, harus dibatalkan,” tegas dia.

Menurut dia, daripada dana dihambur-hamburkan untuk mobdin, akan lebih bijak jika dialokasikan untuk kepentingan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan  pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Fransiska Rahayu Budiwiarti menjelaskan, anggaran untuk pengadaan mobil dinas itu sudah ada sejak pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Februari 2018. ”Ketika kami menjabat pada bulan September lalu, anggaran ini sudah ada,” terangnya.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Malang Bambang Heri Susanto menyatakan setuju untuk membatalkan anggaran itu. Meskipun Bambang mengaku saat ini dia masih akan mempelajari anggaran tersebut. ”Namun, kami pimpinan dewan setuju dengan pembatalan anggaran itu. Kami juga akan mengusahakan pada DPRD yang baru nanti untuk membatalkan anggaran ini,” tegasnya.

Pewarta               : Imron Haqiqi
Copy Editor         : Dwi Lindawati
Penyunting         : Abdul Muntholib
Fotografer          : Darmono