TKD, Aset yang Sering Bikin Kepleset

KEPANJEN – Masih adanya oknum kepala desa maupun perangkatnya yang tersangkut dalam kasus penyalahgunaan tanah kas desa (TKD) mendapat perhatian khusus dari Pemkab Malang.

Sebut saja kasus Kepala Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan Mujiono dan mantan Camat Tumpang Sugeng Prayitno yang harus berurusan dengan aparat akibat penyalahgunaan tanah bengkok.

Dengan dasar itu, selama dua hari berturut-turut, tepatnya sejak kemarin (18/11) hingga hari ini (19/11), Inspektorat Kabupaten Malang menggelar agenda sosialisasi pertanggungjawaban pemanfaatan tanah kas desa di Savana Hotel and Convention.

Sebanyak 378 kades dan 12 lurah beserta perangkatnya yang terdiri dari sekretaris, bendahara, dan kepala urusan umum diberikan pembekalan terkait prosedur pengelolaan TKD dan aset daerah yang berada di wilayah masing-masing.

”Setelah saya bertemu mereka di lapangan, masih banyak (kades) yang kurang paham bahwa kebiasaan (menyewakan TKD) yang lalu itu bisa dilaksanakan dan dilakukan tanpa  tersentuh hukum. Padahal, kan tidak bisa seperti itu, kebiasaan ini tidak bisa menjadi kebenaran hukum,” kata Bupati Malang H.M. Sanusi usai membuka sosialisasi.

Dia menuturkan bahwa kurangnya pemahaman kepala desa maupun aparat tentang hukum serta tidak adanya keinginan dari mereka untuk mencari tahu menjadi persoalan utama. Dia lantas mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Di dalamnya disampaikan bahwa penyewaan tanah kas desa maksimal diperbolehkan selama 3 tahun di masa pemerintahan. Lebih dari itu, kepala desa boleh memperpanjang masa sewa dengan catatan tidak boleh melebihi lamanya sisa masa jabatan yang dimilikinya.

”Perlu diingat bahwa sejak pemerintah desa mendapat jatah DD (dana desa), tanah kas desa tidak lagi menjadi hak kepala desa,” tambah Inspektur Kabupaten Malang Dr Tridiyah Maistuti. Pengolahan atas tanah kas desa, masih kata Tridiyah, harus menyatu pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

”Dari hasil audit kami di lapangan, masih ada kades yang menyewakan tanah melebihi dari masa jabatannya. Kalau masa jabatannya hanya 5–6 tahun ya jangan disewakan lebih,” imbuhnya.

Inspektorat mengaku banyak menemukan kasus kades yang menggunakan biaya sewa TKD untuk kegiatan yang tidak pada tempatnya. Seperti kegiatan bersih desa dan biaya operasional untuk kegiatan desa.

”Sudah ada beberapa contoh kawan kami yang akhirnya berurusan dengan aparat penegak hukum akibat tidak tepat dalam melaporkan hasil dari sewa TKD,” kata Tridiyah. Prinsipnya, Tridiyah menuturkan bahwa segala bentuk penggunaan aset daerah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

”Ada juga yang menggunakan dana hasil sewa TKD untuk menindaklanjuti persoalan temuan yang sebelumnya, itu tidak boleh. Jangan gali lubang tutup lubang,” tegasnya. Pengelolaan TKD, masih kata Tridiyah, bukanlah hak pribadi dari kepala desa, tapi hak milik desa yang harus ditatausahakan dan dipertanggungjawabkan.

Pewarta : Farik Fajarwati
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyutning : Bayu Mulya