Timang-Timang Calon Wakil Bupati

KEPANJEN – Siapa calon wakil bupati Malang saat Plt Bupati Malang Sanusi secara definitif dilantik sekitar 17 Juli mendatang? Itulah salah satu yang kini sedang ditimang-timang Sanusi. Dia masih belum menentukan calon wakilnya nanti. Karena ada dua opsi. Jika dirinya dilantik sebelum 17 Juli, maka dia bisa langsung memiliki wakil bupati. Namun, jika dilantik setelah 17 Juli, maka bupati harus 1,5 tahun untuk bisa menunjuk pendampingnya. Karena masa jabatannya berakhir pada tanggal 17 Februari 2021 mendatang. ”Perlu ada wakil atau tidak itu relatif, tergantung situasi. Kalau memang masih dimungkinkan ya ada wakil, kalau tidak ya tidak ada,” ungkap Sanusi saat ditemui di sela Peresmian Tol Malang–Pandaan, Senin (13/5).

Secara diplomatis, Sanusi menyerahkan urusan wakil bupati kepada koalisi partai pengusungnya saat maju pada Pilkada 2016 lalu. Seperti diketahui, dalam pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati Malang periode sebelumnya, pasangan Rendra Kresna dan M Sanusi diusung oleh tujuh partai politik. Di antaranya yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Demokrat.

Namun masih dalam Undang-Undang yang sama, yakni UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa penunjukan wakil bupati dilakukan ketika masa jabatan bupati definitif lebih dari 1,5 tahun. ”Kalau kurang dari 18, dalam undang-undang memang tidak ada wakil,” jelasnya.

Sampai masa jabatannya berakhir pada tanggal 17 Februari 2021 mendatang. ”Tapi mekanisme itu (memilih wabup) menjadi kewenangan koalisi partai, siapa pun yang ditunjuk, saya tinggal menerima,” sambungnya.


Ditanya soal kinerjanya selama menjadi Plt bupati dalam waktu tujuh bulan belakangan ini, Sanusi menuturkan bahwa dirinya tidak menemui kendala berarti dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dia ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) sejak penonaktifan Bupati Malang Rendra Kresna pada Bulan Oktober tahun 2018 lalu. Sampai dikeluarkan keputusan tetap dari pengadilan (inkracht) terhadap kasus korupsi yang menjerat Rendra, maka selama itu pula Wakil Bupati Malang H M Sanusi menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati.

Namun seperti diketahui bahwa pada tanggal 9 Mei lalu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya telah menjatuhkan vonis pada Bupati Malang non-aktif Rendra Kresna dengan hukuman 6 tahun penjara. Dengan data itu, artinya salah satu syarat pengangkatan status Plt bupati menjadi bupati definitif sudah terpenuhi.

Sanusi menambahkan, sampai kemarin (14/5), pihaknya masih belum menerima tembusan dari Kementerian Dalam Negeri terkait pengangkatan dirinya menjadi bupati definitif. ”Itu kewenangannya mendagri, bukan kami yang mengusulkan,” kata pejabat asal Gondanglegi ini.

Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penunjukan bupati definitif menjadi kewenangan mendagri. Sementara pelantikannya menjadi ranah dari gubernur. ”Untuk kewenangan, seperti disebutkan dalam pasal 65 bahwa apabila bupati berhalangan, maka tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil bupati,” tegas Sanusi.

Namun politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu memastikan bahwa selama kekosongan jabatan bupati, roda pemerintahan di Kabupaten Malang masih berjalan dengan baik. ”Tanpa dilantik pun pemerintahan tetap jalan, tanpa Plt saya tetap wakil bupati. Tapi melaksanakan tugas dan kewenangan bupati,” bebernya.

Pewarta               : Farik Fajarwati
Copy Editor         : Amalia Safitri
Penyunting         : Abdul Muntholib