Tiga PR dari Jokowi yang Harus Dituntaskan Sri Mulyani

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan jabatan menteri keuangan tetap dipegang oleh Sri Mulyani Indrawati, Selasa (22/10). Menjadi menteri selama dua periode, menjadi tantangan bagi Sri Mulyani untuk bisa lebih kencang berlari menjaga perekonomian Indonesia. Sebab, dia maupun timnya tidak perlu beradaptasi lagi dari awal seperti kementerian lain.

Di Istana Negara, Sri Mulyani mengungkapkan tantangan bakal lebih berat. Sebab, Indonesia saat ini sedang berjuang menghadapi perekonomian global yang dinamis dan tidak pasti. Apalagi, pelemahan ekonomi sudah menekan negara-negara lain. ’’Dibutuhkan suatu policy yang terus menerus untuk menjaga ekonomi kita dari tantangan pelemahan global,’’ ujarnya.

Untuk menjawab tantangan itu, Sri Mulyani memastikan tidak kaku dengan suatu kebijakan. Katanya, dia tetap terbuka dengan dinamika yang ada. Sebab, tidak ada kebijakan yang sifatnya statis. ’’Harus terus melihat dinamika dari kondisi ekonomi, unsur dari sumber daya, dan apa-apa yang perlu ditingkatkan,’’ ungkap perempuan kelahiran 26 Agustus 1962 itu.

Sri Mulyani bercerita kalau dia dan Presiden Jokowi banyak bertukar pikiran. Mendorong instrumen kebijakan, sampai sektor keuangan seperti perbankan dan capital market. ’’Harapannya bisa menjaga perekononomian, stabilitas ekonomi, ketahanan, namun saat yang sama bisa meningkatkan kebijakan uang berpihak kepada penciptaan kesempatan kerja dan usaha kecil menengah,’’ tandasnya.

Dari yang disampaikan Sri Mulyani usai bertemu Presiden Jokowi, ada tiga pekerjaan rumah yang harus dituntaskan mantan Direktur Pelaksana (Managing Director) Bank Dunia tersebut.

1. Pertumbuhan Ekonomi
Dalam Lima tahun pertama pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi stagnan di 5-5,2 persen. Pertumbuhan ekonomi tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dalam APBN serta janji Jokowi yaitu tumbuh 7 persen.

2. Defisit Neraca Perdagangan
Kepada Sri Mulyani, Jokowi juga menitipkan PR soal defisit neraca perdagangan yang semakin melebar. Per September 2019, defisit tercatat sebesar USD 160 juta atau sekitar Rp 2,2 triliun dengan kurs Rp 14.200 per USD. Defisit terjadi karena nilai impor USD 14,26 miliar dan ekspor USD 14,1 miliar.

Current account deficit and trade deficit, jadi ketahanan ekonomi kita dalam negeri perlu terus ditingkatkan. Meningkatkan supply chain serta membangun investasi,” lanjut Sri Mulyani.

3. Koordinasi Bidang Perekonomian
Koordinasi di level kementerian dan lembaga menjadi pekerjaan rumah Sri Mulyani ke depan sebagai Menteri. Dengan itu target-target yang telah ditetapkan bisa dicapai.

“Bekerjasama dengan Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UMKM serta menteri ekonomi lainnya dalam rangka membangun ekonomi lebih baik.