Tiga KRI Usir 30 Kapal Tiongkok dari ZEE

JawaPos.com – Sempat hilang dari pantauan pesawat intai maritim TNI-AL dan TNI-AU, Sabtu lalu (11/1) kapal ikan Tiongkok kembali terdeteksi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Natuna Utara. Untung, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I segera bergerak. Menggunakan tiga kapal perang, mereka mengusir kapal-kapal tersebut.

Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono memastikan, kapal ikan asing (KIA) dan coast guard (kapal pengawal ikan) Tiongkok sudah keluar dari ZEE Laut Natuna Utara. Informasi itu ditegaskan kemarin (12/1). Yudo menyebutkan, informasi keluarnya kapal-kapal Tiongkok itu merupakan hasil pantauan di Laut Natuna Utara pada pukul 14.00. Total ada sekitar 30 kapal Tiongkok yang meninggalkan perairan Natuna Utara.

Baik kapal nelayan maupun kapal pengawal KIA tersebut. ’’Tapi, besok (hari ini, Red) akan saya cek lagi,’’ ujarnya di kompleks Lanud Raden Sadjad Ranai, Natuna.

Sebelumnya, TNI melakukan pemantauan udara di kawasan perairan Natuna Utara. Dalam pemantauan tersebut, TNI membawa misi mengusir kapal-kapal Tiongkok itu dari ZEE yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan (LCS). Pemantauan menggunakan pesawat intai maritim jenis Boeing 737 AI-7301 milik TNI-AU yang berasal dari Skuadron 5 Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin, Makassar. Dari pantauan itu, tiga KRI diperintah menuju titik koordinat puluhan kapal Tiongkok tersebut untuk mengusir mereka. Di antaranya, KRI Karel Satsuit Tubun 356, KRI Usman Harun 359, dan KRI John Lie 358. Upaya itu membuahkan hasil kemarin. Sebanyak 30 kapal Tiongkok dipastikan telah keluar dari ZEE.

Yudo menyatakan, informasi keluarnya kapal asing dari ZEE dipastikan akurat. Sebab, informasi itu didukung pengecekan langsung di lapangan. Meski dipastikan telah keluar dari ZEE, pihaknya akan terus memperbarui perkembangan di Natuna Utara. ’’Saya akan cek kembali, baik dengan Boeing maupun KRI kita di sana,’’ tegasnya.

Ditemui terpisah, Wakil Bupati (Wabup) Natuna Ngesti Yuni Suprapti meminta kekosongan di ZEE itu diisi nelayan-nelayan Natuna. Sejauh ini, kata dia, hanya sedikit nelayan asli Natuna yang menangkap ikan di kawasan khusus tersebut. ’’Kalau dilihat dari jumlah, nelayan Natuna yang sering melaut di ZEE itu bisa dihitung dengan jari,’’ paparnya saat ditemui kemarin. Namun, Ngesti mengakui nelayan lokal Natuna saat ini terkendala sarana tangkap ikan. Mereka tidak bisa bersaing dengan nelayan dari daerah lain. ’’Negara harus hadir di situ agar ikan-ikan kita tidak dicuri nelayan asing,’’ ungkapnya.

Ngesti menegaskan, pihaknya tetap menolak rencana pemerintah mengirim nelayan-nelayan dari pantura ke perairan Natuna. Sebab, rencana itu dikhawatirkan menambah masalah baru. Terutama bagi nelayan-nelayan lokal yang melaut di Natuna. ’’Sikap aliansi nelayan Natuna adalah menolak wacana pemerintah untuk memobilisasi nelayan pantura ke Laut Natuna Utara,’’ tegasnya.

Pihaknya akan menyampaikan penolakan itu dalam pertemuan dengan pemerintah pusat hari ini di Natuna. Pihaknya juga akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan nelayan Natuna. Di antaranya, percepatan pemberdayaan nelayan agar memiliki daya saing dengan nelayan daerah lain. ’’Nelayan kita tidak mampu bersaing dengan nelayan yang alatnya lebih canggih,’’ ungkap dia.

Pada bagian lain, Kementerian Perhubungan kembali mengirimkan Kapal Patroli KN Kalimasada-P.115 ke Natuna. Kapal tersebut adalah milik Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad menjelaskan, KPLP memiliki lima pangkalan penjagaan laut dan pantai (PLP). Pangkalan itu berada di Tanjung Uban, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Bitung, dan Tual Ambon. ’’Lima pangkalan PLP tersebut memiliki 39 kapal yang memang berpatroli khusus untuk penegakan hukum di laut, baik menyangkut kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing yang masuk ke Indonesia,’’ tegas Ahmad.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : lyn/syn/tyo/c19/oni