Tidak Dapat Restu dari PCNU, Sutiaji Tetap Maju Pilwali 2018

Tekad Wakil Wali Kota Malang Sutiaji untuk maju dalam pilwali 2018 sudah bulat. Bahkan, meski tidak dapat restu dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota Malang, tadi malam (29/6) dia tetap mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon wali kota (bacawali) di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Malang.

MALANG KOTA – Tekad Wakil Wali Kota Malang Sutiaji untuk maju dalam pilwali 2018 sudah bulat. Bahkan, meski tidak dapat restu dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota Malang, tadi malam (29/6) dia tetap mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon wali kota (bacawali) di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Malang. Sekitar pukul 21.30, Sutiaji datang mengendarai Honda Beat bernopol N 3028 EEL dengan didampingi sekitar 20 pendukung.

Sutiaji menyatakan, dengan mengembalikan formulir itu, menunjukkan keseriusan dirinya. ”Jadi, saya tidak main-main mau nyalon wali kota. Kenapa baru sekarang, karena enak malam. Suasananya dingin,” ujarnya.

Sutiaji juga mengaku optimistis direkomendasi oleh PDIP. Sebab, dia menilai bahwa pdip fair play. Dia menyampaikan, setelah mengembalikan formulir, langkah selanjutnya adalah terus berkoordinasi dengan Tim 5 PDIP.

Dalam kesempatan tersebut, dia yang juga kader NU siap pamitan kepada NU. ”Saya  hanya  pamit, tidak minta restu NU. Kalau restu harus menunggu, saya berangkat sebagai pribadi. Jangan tarik-tarik NU ke masalah politik seperti ini. Saya berangkat sendiri. Hanya pamit ke tokoh-tokoh,” jelas mantan wakil ketua PC NU Kota Malang ini.

Saat disinggung soal perceraiannya dengan NU, dia mengaku sudah mengirim sms kepada Gus Is (Ketua Tanfidziyah PC NU Kota Malang Isroqunnajah), bukan sebagai NU, tapi sebagai tokoh.

Itu karena Sutiaji mengaku masih belum calon, tetapi masih melamar sebagai bakal calon. ”Ketika sudah menjadi calon, baru ada izin resmi. Saya ini ibarat daftar haji, belum bisa dipanggil pak haji,” kata mantan anggota DPRD Kota Malang dari PKB ini.

Untuk diketahui, dalam pertemuan khusus para pengurus PC NU di Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Falah, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Jumat (23/6) lalu, diputuskan bahwa Sutiaji bukan calon yang direstui NU.

Namun, Sutiaji tidak mempermasalahkan keputusan PC NU tersebut. Sutiaji menyatakan, dirinya tidak mau menarik-narik NU. ”Saya nggak mau minta didukung karena belum tentu selama 5 tahun saya amanah. Jadi, saya nggak mau mengatasnamakan NU,” jawabnya.

Dia mengaku, hal ini dilakukan karena ingin taat aturan. Sehingga, soal dukung mendukung, dia tidak mencari dukungan institusional. Dalam kesempatan tersebut, dia mengaku sampai saat ini terus berkomunikasi baik dengan NU dan tidak merasa ada masalah. ”Dengan para kiai, saya tetap takzim” ujar Sutiaji.

Sementara itu, saat mengembalikan formulir, Sutiaji belum membawa pas foto dan surat keterangan catatan kepolisian (skck). Termasuk, belum membawa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Sebab, LHKPN baru menyusul setelah akan mendaftarkan bakal calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Tim 5 PDIP Kota Malang I Made Rian Diana Kartika mengungkapkan, seluruh bacawali dan bakal calon wakil wali kota (bacawawali) telah mengembalikan formulir. ”Yang terakhir Pak Sutiaji. Lainnya sudah mengembalikan dan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan,” ujar Made.

Seperti diberitakan sebelumnya, Tim 5 berhasil menjaring enam nama. Keenam bakal calon tersebut terdiri dari empat bacawali dan dua bacawawali. Empat bacawali terdiri dari Gandung Rafiul Nurul Huda, Sutiaji, Arief Wicaksono, dan Wahyu Eko Setiawan. Sementara itu, untuk bacawawali, tercatat dua nama yang mengambil formulir, yaitu Daniel Sitepu dan I Wayan Sutama.

Berturut-turut, Wahyu Eko Setiawan mengembalikan formulir pada 21 Juni, Arief Wicaksono pada 22 Juni, dan Gandung Rafiul pada 23 Juni. Selanjutnya, pada 24 Juni, Wayan Sutama juga mengembalikan formulir. Sedangkan, Sutiaji dan Daniel Sitepu baru mengembalikan kemarin (29/6).

Made menerangkan, batas akhir pengembalian formulir sebenarnya hari ini (Jumat, 30/6). Namun, bagi pendaftar yang belum melengkapi persyaratan administrasinya, masih diperkenankan melengkapi berkas hingga 4 Juli.

Berkas masing-masing bakal calon rencananya dikirim ke DPD PDIP Jatim pada 5 Juli. ”Setelah 5 Juli, DPP bakal menurunkan tim survei tanpa sepengetahuan calon. Survei senyap dilakukan 5–30 Juli untuk melihat elektabilitas bakal calon,” ujarnya.

Hasil survei tersebut juga akan masuk dalam kriteria pemberian rekomendasi. Oleh karena itu, dalam masa survei, Tim 5 mempersilakan bakal calon untuk mengampanyekan diri ke masyarakat.

Hal tersebut agar saat tim survei meninjau, bisa mengetahui respons masyarakat. ”Kampanye itu sebenarnya bisa untuk meningkatkan popularitas yang juga menjadi poin survei. Selain soal elektabilitas hingga kapabilitas bakal calon,” tegasnya.

Sebelumnya, Daniel Sitepu, salah satu bacawawali, juga mengembalikan formulir pendaftaran. Daniel didampingi istri dan beberapa koleganya anggota Peradi Malang Raya. Menurut dia, setelah pengembalian formulir, dirinya tidak akan melakukan kampanye apa pun dalam menyambut tim survei DPP PDIP. ”Nggak akan kampanye, nanti biar dinilai apa adanya saja,” ujarnya.

Pria yang juga mantan anggota DPRD Kota Malang periode 1999–2004 itu percaya diri akan mendapatkan rekomendasi. ”Saya ingin berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi di Kota Malang. Terlebih, saya juga pernah bergiat di pemerintahan, yakni di lembaga legislatif,” ujar Daniel.

Dia mengungkapkan, banyak permasalahan yang mesti diselesaikan. Terutama, konflik-konflik yang melibatkan masyarakat secara langsung. ”Masalah Pasar Blimbing, Gadang, Dinoyo, hingga terminal yang mangkrak, sangat merugikan masyarakat.

Itu memprihatinkan dan membuat saya terpanggil maju,” terang pria yang juga menjadi kader PDIP sejak 1984 tersebut. Selain itu, Daniel mengaku memiliki gagasan untuk memudahkan warga Kota Malang dalam kaitannya dengan hukum. Yakni, menggandeng seluruh organisasi profesi untuk memberi bantuan hukum gratis bagi masyarakat.

Namun, berdasarkan penelusuran Jawa Pos Radar Malang, nama Daniel termasuk dalam tujuh mantan anggota DPRD Kota Malang periode 1999–2004 yang ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang terkait kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2004 sebesar Rp 5,02 miliar.

Terkait hal itu, Daniel enggan menguraikan secara rinci. ”Itu sudah selesai. Saya konsekuen dan tidak berusaha menutupi sesuatu. Hanya saja, masalah itu sudah rampung,” tegasnya. (lil/c3/lid)