Tiba-tiba Bamsoet Bicara Ini Saat Banyak Kepala Daerah Terjaring OTT

Tiba-tiba Bamsoet Bicara Ini Saat Banyak Kepala Daerah Terjaring OTT

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi III DPR terus mendorong pemerintah berkomitmen dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Ini mengingat tingginya kasus korupsi jelang Pilkada 2018,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini di Jakarta, Jumat (16/2).

Salah satu tersangka suap di Kabupaten Langpung Tengah
(DOK.DERY RIDWANSAH)

Bambang berharap Komisi II dan Komisi XI DPR  bisa mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) untuk secara fokus dan optimal melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara.

“Terutama dana desa guna meminimalisasi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan negara,” katanya.
?
Komisi II DPR juga dikatakan Bamsoet perlu mendorong Pemerintah untuk lebih mengefektifkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025, dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 agar dapat lebih mengerucut pada sistem pencegahan korupsi.

“Me?minta Komisi II DPR mendorong Pemerintah untuk meminta para kepala daerah menerapkan e-government dalam hal e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-payment, dan e-asset sehingga semuanya bisa dikontrol secara elektronik,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Bamsoet, Komisi III DPR perlu mendorong pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai strategi pemberantasan korupsi dalam tiga tindakan terprogram, yaitu pencegahan (Prevention), pendidikan masyarakat untuk menjauhi korupsi (public education), dan pemidanaan atas pelanggaran tindak pidana korupsi (punishment).

“M?eminta masyarakat untuk pro-aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam menggunakan anggaran secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Pimpinan partai politik juga perlu melakukan konsolidasi internal, khususnya terhadap kader-kader potensial yang tengah mengikuti Pilkada, agar hati-hati terhadap pratik suap dan godaan transaksional lainnya.

“Sebab, suka atau tidak suka. Disetiap pundak para kepala daerah atau para calon kepala daerah itu ada beban elektoral yang akan mempengaruhi elektabilitas partai pada pemilu mendatanng,” pungkasnya.

Sekadar informasi dalam awal tahun 2018 ini KPK sudah melakukan OTT sebanyak lima kali ke kepala daerah. Mereka semua ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tingi yakni ikut serta dalam pemilihan gubernur.

1. Bupatu Hulu Sungai Tengah Selatan, Abdul Latief.

Abdul Latief dijerat oleh KPK lantaran diduga menerima hadiah atau janji terkait pembangunan RSUD Damanhuri tahun 2017. Abdul Latief menerima hadiah atau janji tersebut secara bertahap.

Abdul Latief menerima fee proyek dari Direktur Utama (Dirut) PT Menara Agung Donny Winoto. Perusahaan milik Donny tersebut merupakan penggarap proyek pembangunan RSUD Damanhuri.

2. Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko

Operasi tangkap tangan (OTT) kedua di tahun 2018 terhadap kepala daerah menyasar Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko. Nyono ditangkap oleh tim Satgas KPK pada 3 Februari 2018.

Nyono ditangkap tim penindakan karena menerima suap dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Jombang, Inna Sulistyowati. Inna menyuap Nyono agar diangkat menjadi Kadis Kesehatan definitif.

Uang yang diterima Nyono dari Inna merupakan uang pungli dari 34 Puskesmas di Jombang. Dari uang hasil pungli tersebut, Nyono mendapat jatah 5 persen, sementara Inna satu persen. Satu persen lagi untuk paguyuban puskesmas Jombang.

3. Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Marianis Sae

Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae. KPK menjerat Bupati Marianus sebagai tersangka kasus dugaan menerima fee dari proyek-proyek di Kabupaten Ngada.

Pria yang pernah memblokir Bandara Turelelo Soa pada 21 Desember 2013 ini ditetapkan sebagai tersangka menerima uang suap dari Direktur PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu sebagai tersangka.

4. Bupati Subang, Imas Aryumningsih

OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap kader Partai Golkar ini diduga masalah kewenangan perizinan. Dalan OTT ini KPK menyita uang ratusan juga sebagai bukti transaksi suap terkait pemberian izin oleh kepala daerah.

5. Bupati Lampung Tengah, Mustafa

Penangkapan Mustafa ini menyusul operasi tangkap tangan yang sebelumnya sudah dilakukan KPK pada Rabu (14/2) malam. Total, KPK mengamankan 19 orang dalam penindakan yang dilakukan di Lampung Tengah dan Jakarta itu. Mereka terdiri dari anggota DPRD Lampung Tengah, pihak Pemkab Lampung Tengah dan pihak swasta.

OTT ini diduga berkaitan dengan suap dari eksekutif dalam hal ini pejabat di Pemkab Lampung Tengah kepada legislatif. Suap itu diduga agar DPRD Pemkab Lampung Tengah menyetujui soal usulan pinjaman. KPK juga telah menyita uang sekitar Rp 1 miliar dalam bentuk pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 di dalam kardus.?


(gwn/JPC)