The Tanjung Benoa Beach Resort Tak Bayar Pajak Sejak 2001 Sinergi Jawa Pos

Made Sutama didampingi Seksi Datun Kejaksaan Negeri Denpasar, Komisi III DPRD Badung, Satpol PP Badung, dan perangkat desa setempat mengatakan, pihak hotel yang semula bernama Ramada Resort Benoa tersebut tidak memiliki itikad baik terkait tunggakan PHR. “Kami menyampaikan upaya paksa terhadap pemilik Ramada Resort Benoa yang kini bernama The Tanjung Benoa Beach Resort. Sebab, yang bersangkutan tidak memiliki itikad baik untuk menyetorkan pajak masyarakat yang dipungut,” ungkapnya.

Dijelaskannya, upaya paksa tersebut merupakan tahapan terakhir. Sebelumnya, pihaknya telah melayangkan beberapa kali surat teguran. Namun resort yang merupakan milik PT Usaha Pariwisata Sukses tidak mengindahkan teguran tersebut. Dengan upaya paksa itu pihaknya memberikan waktu dua kali 24 jam. Jika tidak ada tindak lanjut pihaknya mengancam akan melakukan penyitaan.

“Kami juga akan memblokir semua rekening bank yang dimiliki. Tapi setelah pertemuan tadi kami harapkan pihak manajemen mau melunasi pajak yang tidak disetorkan sejak 2001 hingga Mei 2017,” harapnya.

Pihaknya jengkel karena teguran yang dilayangkan tak digubris. Sementara hotel terus beroperasi tanpa menyetor pajak yang notabene dipungut dari pengunjung. “Kami sudah melakukan pendekatan terus dengan memberikan teguran dan terus mengingatkan. Sudah tidak menyetorkan pajak, tapi tetap beroperasi. Ini kan aneh, jangan sampai ini menjadi contoh bagi WP yang lain,” tegasnya.

Selain The Tanjung Benoa Beach Resort, mantan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) itu juga menyatakan ada dua perusahaan di Kuta Selatan yang juga tidak menyetorkan PHR. “Kami akan datangi usaha itu. Kalau tidak mau melunasi terpaksa kami sita. Sebab, dari 38 Wajib Pajak yang menunggak PHR, hanya tiga usaha ini yang tidak memiliki itikad baik,” ujarnya.      

Sementara itu, Corporate Secretary The Tanjung Benoa Beach Resort, I Gusti Ayu Susilawati mewakili manajemen menyatakan akan menindaklanjuti tunggakan pajak yang belum disetorkan. Namun demikian, ia meminta kelonggaran. Alasannya, semua transaksi disetorkan ke manajemen pusat. “Kami akan menyampaikan ke manajemen prihal ini. Sebisa mungkin kami akan segera melunasi piutang itu,” ujarnya. 

(bx/adi/yes/JPR)