Ternyata UB dan UM Belum berani Mandiri…Kenapa ya ?

MALANG KOTA – Malang boleh saja dikenal sebagai Kota Pendidikan karena banyaknya perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) yang berdiri. Tapi ternyata, hingga saat ini, belum ada satu pun PTN di Malang yang menyandang status perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH).

Padahal,  sejumlah PTN  ternama di Indonesia kini telah berstatus PTN BH. Dengan menyandang status tersebut, PTN-PTN tersebut lebih otonom dalam mengelola keuangan dan kurikulumnya. Jadi, kampus-kampus tersebut bebas berinovasi dalam mengembangkan sistem pendidikannya.

Berdasarkan data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI, PTN yang sudah berstatus PTN BH, yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI) JakartaUniversitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Selain itu, Universitas Sumatera Utara (USU) MedanUniversitas Airlangga (Unair)  SurabayaUniversitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Universitas Diponegoro (Undip) SemarangUniversitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Untuk diketahui, pada 2000 lalu, sejumlah PTN di Indonesia berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Empat perguruan tinggi pertama yang ditetapkan secara bersamaan sebagai BHMN adalah Universitas Indonesia (UI) JakartaUniversitas Gadjah Mada (UGM) JogjakartaInstitut Pertanian Bogor (IPB), dan Institut Teknologi Bandung (ITB). PTN BHMN ini memiliki otonomi penuh dalam mengelola anggaran rumah tangga dan keuangannya.

Namun, pada 2009, bentuk BHMN digantikan dengan badan hukum pendidikan pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. UU ini kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Maret 2010 yang membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang mengembalikan status perguruan tinggi BHMN menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah.



Status tersebut pun kemudian tidak bertahan lama karena begitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diterbitkan dan berlaku, seluruh perguruan tinggi eks BHMN, termasuk yang telah berubah menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah, ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH).

Spirit perubahan status tersebut dimaksudkan agar PTN lebih mandiri dalam mengelola pendidikan. Untuk pembiayaan misalnya, PTN bisa membangun unit-unit bisnis yang bisa menghasilkan uang. Meski demikian, pemerintah tidak lepas tangan, tapi tetap mengucurkan bantuannya. Begitu juga soal kurikulum, PTN bisa lebih bebas dan tidak harus terpaku kepada Kemenristekdikti.

Namun di Malang, hingga saat ini tak satu pun PTN yang menyandang status PTN BH. Universitas Brawijaya (UB) dan Universitas Negeri Malang (UM) yang selama ini termasuk kampus negeri ternama di Indonesia rupanya belum menyandang status perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH). Ada apa?

Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Prof Dr AH Rofi’uddin MPd menyatakan, kampusnya saat ini sudah merencanakan sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Namun, masih butuh waktu yang lama.

Sebab, ada beberapa hal yang harus disiapkan agar kampus bisa naik status menjadi PTN BH. Salah satunya adalah jumlah profesor minimal 20 persen dari jumlah dosen yang ada. ”Inginnya seperti itu. Tapi, persyaratannya berat, idealnya 20 persen jumlah guru besarnya,” kata guru besar Fakultas Sastra UM ini.

Menurut dia, hingga kemarin (20/11), jumlah guru besar di UM masih sekitar 10 persen. Praktis, masih kurang sekitar 10 persen lagi jika ingin menuju status PTN BH. Jadi, pihaknya akan terus berupaya untuk memotivasi dosen agar semangat melakukan riset dan kuliah. Tujuannya, agar mereka bisa meraih gelar guru besar. ”Kami terus memacu para dosen agar aktif membuat karya tulis dan melanjutkan studinya,” terang dia.

Selain itu, masih kata dia, salah satu syarat yang sedang dikejar UM saat ini adalah akreditasi program studi (prodi). Sebab, minimal 60 persen dari jumlah prodi yang ada harus terakreditasi A. Sedangkan jumlah prodi secara total di UM mencapai 117 prodi yang tersebar di 8 fakultas dan 1 program pascasarjana. ”Masih sekitar 40 persen (dari jumlah total) yang sudah terakreditasi A prodinya,” ungkap dosen bahasa Indonesia tersebut.

Dia menambahkan, pihaknya juga terus mendorong semua fakultas agar meningkatkan kualitasnya. Terutama soal penelitian dan karya tulis dosen di setiap fakultas. ”Kami sudah meminta dosen di tiap fakultas agar lebih aktif dalam berkarya,” pintanya.

Namun, masih kata dia, pihaknya juga realistis dalam mengejar status kampusnya sebagai PTN BH. Jadi, pihaknya tidak menargetkan tahun kapan status tersebut bisa diraih kampus yang dipimpinnya. Sebab, memang masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Seperti sarana dan prasarana pembelajaran di kampus. ”Nggak ada target, kami realistis. Tapi, kami akan berusaha keras agar bisa tercapai,” ujar alumnus IKIP Malang ini.

Lebih lanjut dia menjelaskan, dari berbagai syarat yang ditetapkan dikti, ada dua persyaratan yang dinilai butuh waktu relatif lama. Yaitu, akreditasi dan jumlah guru besar. Sebab, dua syarat ini tidak bisa dilakukan secara instan. Butuh waktu dan proses relatif yang lama. ”Syaratnya banyak, tapi yang lumayan lama prosesnya ya dua syarat itu,” imbuhnya.

Seperti diketahui, beberapa tahun lalu isu ini juga sempat mencuat di PTN Malang. Bahkan, rencana ini juga mendapat penolakan dari aktivis mahasiswa. Sebab, mahasiswa khawatir jika kampus diberi kewenangan dalam mengatur kampus secara total, yang dirugikan masyarakat. Karena diperkirakan biaya pendidikan akan makin sulit dijangkau semua lapisan masyarakat.

Pernyataan Rektor UB Mei 2017:

Lalu, sampai manakah persiapan UB sekarang sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH)? Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Dr Ir Moch Sasmito Djati MS menyatakan,  saat ini masih dalam tahap pengkajian. ”Sekarang kami masih menyiapkan konsepnya hingga akhir tahun ini,” ungkapnya saat dihubungi kemarin. Meski sudah melakukan persiapan, Sasmito menyatakan, belum tentu tahun depan UB menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH). ”Karena butuh waktu panjang untuk melakukan transisi, kan ada tahap-tahap evaluasi juga yang harus dilakukan,” katanya.

Selain itu, UB masih dalam tahap mempertimbangkan apakah menjadi PTN BH adalah pilihan yang tepat. ”Kami tetap harus melihat untung ruginya, apakah dengan menjadi PTN BH itu untung atau tidak dan sebagainya, ini masih dalam pertimbangan,” tegasnya. Dia menyatakan, kalau menjadi perguruan tinggi negeri badan layanan umum (PTN BLU) memang sudah jadi pilihan UB sejak dulu. ”Intinya, kami tidak ingin berubah-ubah status dalam waktu yang cepat atau dengan cara yang cepat-cepat,” imbuh Sasmito kemarin. (im/tab/c2/lid)