Polemik Sumber Air Wendit, PTUN Jakarta Menangkan Pemkab, Ini Respon Pemkot

KOTA MALANG – Seperti sinetron, polemik sumber mata air Wendit masih belum menemui ending-nya. Meski PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta telah mengabulkan gugatan Pemkab Malang.

Keputusan PTUN itu direspon Pemkot Malang dengan mengajukan banding.

Hal itu disampaikan Sutiaji saat hadir dalam acara “Serawung Sareng Pak Wali” di Kantor PDAM kota Malang, Senin (2/12).

“Iya kami masih ajukan banding. Ini masih proses,” tuturnya. “Kita lihat saja hasilnya bagaimana,” imbuhnya.

Pemkot, kata Sutiaji bersikukuh dengan BJPSDA (Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air) sebesar Rp 133 per meter kubik. Itu sesuai dengan SIPA (Surat Izin Pemanfaatan Air) yang dikeluarkan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

“Ini masih sama kok regulasi pengelolaanya,” tuturnya.

Sebagai informasi, dalam polemik pengelolaan sumber air Wendit ini Pemkab Malang ingin mencabut keputusan KemenPUPR. Pemkab Malang ingin menaikkan BJPSDA Wendit menjadi Rp 615 per meter kubik.

Saat disinggung, jika Pemkot Malang akan kalah lagi dalam pengajuam banding tersebut, kata Sutiaji, maka proses berikutnya adalah kasasi.

“Kami akan lanjut di kasasi,” singkatnya.

Sebagai informasi, dalam keputusannya, PTUN membatalkan sekaligus mewajibkan PDAM Kota Malang mencabut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 928/KPTS/M/2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Untuk Usaha Air Minum di Mata Air Sumber Wendit 3 Kota Malang Provinsi Jawa Timur.

Pewarta: Bob Bimantara Leander
Foto: Bob Bimantara Leander
Editor : Indra M