Terkait Kasus Semanggi, Mahfud MD Bakal Berkomunikasi ke Jaksa Agung

JawaPos.com – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa kasus Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan dirinya akan berkomunikasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait kasus Semanggi I dan II tersebut.

?”Wah, saya belum dengar. Nanti saya tanya dulu. Kan memang ada kriteria ya pelanggaran HAM berat, oleh sebab itu saya belum tahu apa yang dimaksud,” ujar Mahfud kepada wartawan, Jumat (17/1).

Mahfud menjelaskan komunikasi dengan Jaksa Agung terkait dengan pelanggaran HAM berat tersebut. Pasalnya pelanggaran HAM berat yang dia tahu adalah kejahatan kemanusiaan dan genosida.

“Karena pelanggaran HAM berat itu memang ada dua toh, ada kejahatan kemanusiaan, ada genosida. Itu yang standar. Dalam konteks ukuran itulah nanti kita akan melihat,” terang Mahfud.

Sementara itu, Jaksa Agung yang mengungkapkan belum adanya Pengadilan HAM ad hoc dalam menuntaskan Semanggi I dan II tersebut, Mahfud mengatakan akan berkonsultasi dahulu. “Belum tahu saya, nanti saya mau diskusi dulu dengan Pak Jaksa Agung dan Komnas HAM. Ini sejak dulu selalu beda Kejaksaan dan Komnas HAM. Nanti saya mau diskusi dulu secara terpisah dengan keduanya,” ungkap Mahfud.

Sebelumnya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan kasus Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran ?hak asasi manusia (HAM) berat. “Peristiwa Semanggi I Semanggi II telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat,” ujar Burhanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/1).

Sementara untuk kasus pelanggaran HAM Talangsari yang terjadi pada 1989, Burhanuddin mengatakan itu belum bisa terungkap. Sehingga dia masih akan bekerja terus mengenai peristiwa tersebut.

Burhanuddin juga mengungkapkan kendala penyelesaian HAM di masa lalu. Antara lain peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu sampai saat ini belum ada Pengadilan HAM ad hoc. Sedangkan mekanisme dibentuknya atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden.

Kemudian penanganan dan penyelesaian berkas hasil penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu menghadapi kendala terkait kecukupan alat bukti. “Berdasarkan hasil Komnas HAM belum dapat menggambarkan atau menjanjikan minimal dua alat bukti yang kami butuhkan,” katanya.

Peristiwa Semanggi menunjuk kepada dua kejadian unjuk rasa masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan Tragedi Semanggi I pada 11-13 November 1998, masa pemerintah transisi Indonesia, yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil.

Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi Semanggi II pada 24 September 1999. Peristiwa itu menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Gunawan Wibisono