Terima ”Si Hitam”, Eddy Rumpoko Dituntut 8 Tahun Penjara

JPU Juga Cabut Hak Berpolitik selama Lima Tahun

Eddy Rumpoko.

SIDOARJO – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko delapan tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya kemarin (6/4). Tuntutan ini berdasarkan dakwaan Pasal 12 A atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 54 Ayat 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Jaksa juga menuntut hak memilih dan dipilih ER dalam berpolitik dicabut selama lima tahun ke depan.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai HR Unggul, jaksa penuntut umum (JPU), menyatakan, berdasarkan fakta persidangan ER–sapaan Eddy Rumpoko– terbukti menerima suap dari pengusaha Filipus Djap untuk pengerjaan proyek di Pemkot Batu. ER menerima mobil Alphard yang dalam setiap percakapan telepon disebut dengan kode ”si hitam” dan uang Rp 500 juta yang disebut ”undangan” dari Filipus.

Sebagai timbal baliknya, ER memerintahkan Edi Setiawan sebagai kepala Unit Lelang Pengadaan (ULP) Pemkot Batu untuk membantu PT Dailbana Prima, perusahaan milik Filipus, menang dalam lelang pengadaan mebeler dan seragam ASN dengan fee 10 persen. Mobil Alphard senilai Rp 1,3 miliar, Rp 300 juta-nya digunakan untuk melunasi mobil tersebut dan Rp 200 juta diberikan secara tunai yang akhirnya terciduk saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK di rumah dinas pada Sabtu (16 September 2017).

Jaksa Ronald Worotikan seusai sidang menyatakan, salah satu yang memberatkan dalam tuntutan karena ER tidak pernah berterus terang. Padahal, menurut dia, saksi Edi Setiawan dan Filipus telah membenarkan ada arahan dari ER agar PT Dailbana Prima dimenangkan lelang.
”Yang memberatkan karena Pak Eddy tidak mengakui perbuatannya secara terus terang selama persidangan,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum ER, Mustofa Abidin, menyatakan, pihaknya tidak kaget dengan putusan yang dianggapnya berat itu karena sebelumnya sudah mempertimbangkan. Menurut dia, JPU tidak memperhatikan secara saksama banyak fakta-fakta lain di luar dakwaan dalam persidangan. Salah satunya fakta bahwa ER tidak mengetahui secara persis lelang pengadaan barang di Pemkot Batu. Sebab, seluruhnya melalui ULP.



Kliennya tersebut hanya mendapatkan laporan secara umum. ”Terutama menyangkut fakta yang terjadi, terdakwa tidak punya kemampuan untuk pengadaan barang di Pemkot Batu,” ucapnya.

Kini ER dan para kuasa hukumnya sedang mempersiapkan pledoi atau pembelaan atas tuntutan tersebut. Mereka butuh waktu dua pekan. Rencananya, sidang pledoi akan dilaksanakan pada 17 April mendatang.

Di sisi lain, sebanyak 138 orang kemarin memadati ruang sidang Candra, tempat ER sidang. Mereka yang mengatasnamakan paguyuban Pelaku Niaga Sipil (PNS) Alun-Alun Kota Batu ini ingin memberikan dukungan kepada mantan wali kota yang sedang menjadi terdakwa tersebut.

Setelah persidangan, mereka menggelar aksi tanda tangan masal di spanduk yang terbentang di halaman pengadilan sebagai bentuk dukungan. ”Aksi simpati ini kami lakukan untuk mendukung Bapak terlepas salah atau tidak. Sebagai sahabat, kami ingin selalu ada dalam setiap kesempatan, saat suka maupun sukanya Bapak,” terang korlap aksi Puspita Herdy Sari.

Pewarta: Gas
Penyunting: Abdul Muntholib
Copy Editor: Dwi Lindawati
Foto: Galih Cokro/Jawa Pos