Terbuka pada Investor, Perjelas Wewenang Perizinan

Keran investasi di Kabupaten Malang benar-benar dibuka lebar. Komitmen itu tidak hanya ditunjukkan dengan mempermudah mekanisme perizinan. Tapi juga menjaring investor ke luar daerah. Salah satunya lewat panggung Apkasi Otonomi Expo, Trade, Tourism & Investment (AOE19) di Jakarta, 3–5 Juli lalu.

……………………………………………………………………….

Batik Malangan, makanan (oleh-oleh) khas, dan kopi. Tiga komoditas itu menjadi barang yang paling dilirik oleh pengunjung AOE19 di Jakarta Convention Center (JCC). Ini menandakan bahwa potensi Kabupaten Malang mendapat apresiasi dari masyarakat luas.

”Tiga jenis barang itu habis. Bahkan banyak yang bertanya bagaimana caranya bisa membeli lagi,” ungkap Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang Drs Iriantoro MSi. ”Kalau ada pemilik modal yang berminat memproduksi dalam skala besar, sekaligus pemasarannya, tentu menjadi kabar yang bagus bagi Kabupaten Malang,” sambungnya.

Saat itu, menurut mantan kepala Balitbangda tersebut, ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang dibawa dalam ajang ini. Mereka mengusung potensinya masing-masing.



Di antaranya, dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag), dinas koperasi dan usaha mikro kecil menengah, dinas tenaga kerja, dinas perikanan, dinas ketahanan pangan, serta dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil).

Tidak hanya membawa produk andalan. Dalam ajang Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) tersebut, Kabupaten Malang juga menawarkan beberapa tempat yang prospektif untuk investasi.

”Kami telah memetakannya dalam enam wilayah pengembangan (WP). Ini untuk mempermudah para investor juga,” terang Iriantoro.

Enam WP tersebut terbagi dalam sektor-sektor industri peternakan dan agrobisnis sayur-sayuran, sektor peternakan, sektor agrobisnis perikanan, sektor industri olahan makanan dan minuman, sektor peternakan dan wisata agro, serta sektor perkebunan.

”Jadi, kalau ada investor yang ingin investasi di sektor perkebunan, maka kami arahkan pada lokasi yang tepat,” tukas dia.

Karena pintu investasi telah dibuka, pihaknya pun juga mempermudah mekanisme perizinan. Bahkan dia menjamin semuanya dilakukan secara transparan dan terbuka.

Tidak hanya melalui offline saja (pengurusan manual) di kantor DPMPTSP. Tapi juga melalui aplikasi online single submission (OSS). ”Jika kesulitan menggunakan OSS, petugas kami siap mendampingi,” tandasnya.

Untuk optimalisasi OSS, 15 Juli lalu DPMPTSP secara khusus melakukan evaluasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Perizinan dan Non-perizinan kepada DPMPTSP.

Hal itu sekaligus merespons adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang  OSS. ”Ada perubahan nomenklatur serta kewenangan yang berpindah dari pemerintah Kabupaten Malang ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan pemerintah pusat,” terangnya sambil menambahkan bahwa evaluasi melibatkan beberapa OPD terkait.

Iriantoro mencontohkan, dulu izin pemakaian pesawat UAP menjadi tugas dan kewenangan DPMPTSP Kabupaten Malang. Tapi saat ini telah menjadi kewenangan Pemprov Jatim. Sedangkan izin peternakan kini sudah dapat diakses melalui OSS.

Dengan adanya perubahan tersebut, dia berharap layanan yang diberikan jauh lebih maksimal. Karena kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang, Pemprov Jatim, dan pemerintah pusat lebih jelas serta tertata.

Pewarta : Imron Haqiqi
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Nenny Fitrin