Temuan Kemendagri Pilkada Serentak Lebih Boros

Kepala Pusat Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sastry Bakry menuturkan, belajar dari pengalaman pilkada serentak dan tidak serentak, ternyata pembiayaan pilkada serentak lebih menyedot anggaran cukup signifikan. Untuk itu, Kemendagri tengah mencari formula agar pesta demokrasi itu dapat menghemat anggaran, baik APBN ataupun APBD.

“Tentu saja tanpa mengorbankan kualitas demokrasi dan efektivitas pilkada serentak,” kata Sastry Bakry dalam keterangan persnya yang diterima JawaPos.com, Jumat (3/11).

Berdasar data Direktorat Jenderal (Ditjen) Keuangan Daerah Kemendagri, pilkada serentak 2015 yang berlangsung pada Desember mencapai Rp 7 triliun. Angka itu lebih tinggi daripada pelaksanaan pilkada tidak serentak.

Sebagai contoh, daerah yang mengalami kenaikan signifikan yakni Kepulauan Riau (Kepri). Di provinsi ini anggaran yang dipergunakan untuk Pilkada pada 2010 hanya sekitar Rp 10,3 miliar. Sementara di pilkada serentak 2015 menghabiskan anggaran Rp 62,5 miliar.

Artinya terdapat kenaikan anggaran sekitar Rp 52,2 miliar. Data KPU 2007 menunjukkan terjadi peningkatan pembiayaan pilkada serentak 2017 dibandingkan 2015.

Pilkada serentak 2015 yang dilaksanakan di 269 daerah menggunakan anggaran sebesar Rp 7,89 triliun atau rata-rata 29,33 miliar per daerah. Pada Pilkada 2017 pilkada serentak yang dilaksanakan di 101 daerah.

Sebelumnya Badan Litbang Kemendagri menggelar disseminasi penelitiannya di hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis (2/11). Diseminasi ini juga menghadirkan Ketua KPU Arief Budiman, peneliti LIPI Sri Nuryanti, Direktur Keuangan Daerah dan Direktur Fasilitasi KDH Akmal Piliang.

Ketua KPU Arief Budiman menyebut memang pada banyak daerah terjadi pemotongan anggaran pilkada. Pilkada serentak terakhir menyebabkan terjadi penambahan tugas dan biaya.

“Tidak hanya persoalan pengadaan barang besarannya, namun tak menutup mata, juga berasal dari honor dan pokja yang tidak sedikit,” katanya, seraya mengatakan efisiensi dalam demokrasi memang keniscayaan.

Hak-hak semacam itulah yang hendak diitemkan Kemendagri. Dengan demikian bisa memetakan permasalahan yang timbul sebagai dampak pembiayaan yang berasal dari APBD dan APBN. Dari sana akan didapat model pembiayaan pilkada serentak yang lebih hemat.

Bahkan dari diskusi itu didapatkan masalah, yakni rata-rata dana yang diajukan untuk pelaksanaan Pilkada membengkak dibanding alokasi APBD.

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda, Akmal Piliang memaparkan, alokasi anggaran yang tersedia dalam APBD 2015 belum mengakomodasi pelaksanaan kegiatan tahapan pilkada sampai selesai 2016. 

Misalnya, pemungutan suara yang dilaksanakan Desember 2015 tetapi seluruh tahapan selesai pada 2016. Untuk hal semacam ini seharusnya anggaran yang disiapkan untuk dua tahun anggaran (jamak), yaitu di APBD 2015.

“Alokasi anggaran kegiatan yang tersedia belum mencukupi kebutuhan. Sementara itu diketahui tingginya biaya pilkada yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah menjadi beban berat bagi daerah-daerah yang kapasitas fiskal rendah,” ungkap Akmal Piliang.


(iil/ce1/JPC)