Tekan Kemiskinan, Dapat ”Support” Rp 473 M

KEPANJEN – Cita-cita Pemkab Malang untuk menekan angka kemiskinan mendapat support dari sejumlah pihak. Utamanya support dalam bentuk dana. Tahun ini total bantuan dana untuk bidang sosial mencapai angka Rp 473 miliar.

”Ada (bantuan) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Pemprov Jatim, dan Pemkab Malang juga,” terang  Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang  Nurhasyim. Lebih rinci dia menyebut beberapa komponen di dalamnya.

Ada bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos RI. Nilainya tahun ini mencapai Rp 275,5 miliar. Berikutnya ada bantuan pangan nontunai (BPNT), yang juga berasal dari Kemensos.

Nilainya tahun ini Rp 164 miliar. Dari Pemprov Jatim, ada bantuan bernama Jaminan Sosial Lanjut Usia (Jaslut). Nilainya Rp 9,8 miliar. Sementara dari internal Pemkab Malang, tahun ini ada bantuan sosial senilai Rp 2 miliar.

Sesuai namanya, bantuan itu dialokasikan untuk beberapa lapisan warga. Bantuan PKH misalnya yang dialokasikan untuk keluarga-keluarga yang masuk kategori kurang mampu. Ada sejumlah kriteria penerima bantuan di dalamnya.

Seperti keluarga yang total pendapatannya kurang dari Rp 1 juta per bulan, adanya tanggungan anak usia sekolah, adanya balita dan manula, ibu hamil, dan adanya anggota keluarga penyandang disabilitas.

”Tahun ini ada 95.348 keluarga penerima manfaat (KPM) program PKH itu,” kata Nurhasyim di sela-sela acara pelatihan pemantapan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pendamping PKH di RM Bojana Puri kemarin (7/11).

Jumlah penerima bantuan itu menurutnya telah berkurang dibandingkan tahun 2018 lalu. ”Tahun lalu ada 103 ribuan KPM penerimanya, datanya memang fluktuatif,” imbuh dia.

Jumlah bantuan PKH di tahun lalu juga lebih sedikit dibandingkan 2019 ini. Saat itu, jumlah alokasinya senilai Rp 163 miliar. Dengan begitu, tahun ini diketahui ada peningkatan bantuan 40 persen.

Naiknya jumlah tersebut berdampak pada alokasi kepada penerimanya. Para lansia dari KPM mendapat alokasi bantuan senilai Rp 2,4 juta per tahun. Sementara untuk anak usia sekolah, jumlahnya bervariasi.

Untuk siswa SD dapat bantuan Rp 900 ribu, SMP Rp 1 juta, dan SMA Rp 2 juta per tahun. Sedangkan untuk ibu hamil dan penyandang disabilitas, masing-masing menerima bantuan Rp 2,4 juta per tahun.

”Jadi, per KPM menerimanya beda-beda, bergantung memenuhi berapa kriteria di dalamnya. Apabila satu keluarga punya semua (komponen itu) ya bisa terima Rp 9,2 juta setahun,” sebut Nurhasyim.

Untuk mekanisme penyalurannya dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun. Di tempat yang sama, Bupati Malang H.M. Sanusi berharap monitoring angka penerima PKH bisa dilakukan secara tepat.

”Beberapa waktu lalu kan sudah menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG) yang update-nya bisa real time,” kata dia.

Permintaan itu berkaitan dengan rekapitulasi data warga miskin di Kabupaten Malang. Yang per Maret 2019 lalu, menurut hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), masih berada di angka 10,3 persen.

”Target kami sampai 2021 kalau bisa (kemiskinan) 1 digit, jadi masih harus dikejar,” sambung politikus PKB tersebut. Untuk mengejar target tersebut, semua komponen menurutnya wajib bergerak.

Salah satunya yakni para pendamping PKH. ”Pelatihan (untuk pendamping PKH) ini perlu diadakan karena tahun ini kami menerapkan sistem pembayaran elektronik, tidak lagi tunai.

Sekaligus juga memberikan ide baru dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan saat melaksanakan program ini,” tutupnya. 

Pewarta : Biyan Mudzaky
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Bayu Mulya