Tekan Kebocoran PAD, Siapkan E-Retribusi

KEPANJEN – Mulai tahun depan, para pedagang pasar bakal kesulitan untuk mengakali kewajiban membayar retribusi. Lantaran, Pemkab Malang melalui dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) sudah menyiapkan terobosan anyar untuk menyerap pendapatan itu semaksimal mungkin. Terobosan baru itu bakal disajikan lewat sistem e-retribusi. Aplikasinya, setiap pedagang bakal diberi kartu khusus untuk memenuhi kewajibannya.

Bila tak memenuhi tagihan retribusi, disperindag bakal lebih mudah mengidentifikasi. Penindakan pun bisa dilakukan lebih cepat. ”Dengan begitu kebocoran (PAD dari retribusi pasar) pasti akan berkurang,” terang Kepala Disperindag Kabupaten Malang Pantjaningsih Sri Redjeki. Diamemastikan bila sistem itu bakal diterapkan mulai tahun depan. Merata pada 34 pasar di Kabupaten Malang.

Dengan sejumlah keuntungan tersebut, dia yakin bila nilai PAD dari sektor retribusi pasar bakal meningkat di tahun depan. ”Tahun depan kami targetkan naik menjadi Rp 6,9 miliar,” beber mantan kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut. Untuk diketahui, tahun ini sektor tersebut mendapat target sebesar Rp 5,7 miliar. Capaian hingga bulan ini sudah berada di angka Rp 6,8 miliar.

Catatan itulah yang menambah optimisme disperindag. Kini, untuk memperlancar penerapan sistem e-retribusi tersebut, pihaknya fokus melakukan pemetaan terhadap kondisi pasar. ”Karena pasar kami ini kan ada empat tipenya, mulai dari tipe I sampai IV. Pemetaan diperlukan untuk menentukan apakah pedagang kaki lima juga harus ikut didata. Itu yang masih harus kami kaji bersama,” sambung Panca-sapaan akrabnya.

Sementara itu, Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai mitra Pemkab Malang untuk menerapkan sistem tersebut mengaku bila sejumlah keuntungan lain bisa didapat pedagang. Penjelasan lebih lanjut disampaikan perwakilan BNI Kantor Cabang Brawijaya Richard Prayoga. ”Bisa sebagai kartu identitas pedagang, tabungan, kartu belanja, dan bahkan sebagai penyalur program prioritas pemerintah seperti bantuan program keluarga harapan (PKH),” papar dia.



Selain bisa mengurangi potensi kebocoran PAD, dia juga mengaku bila konsep e-retribusi itu bisa meningkatkan efektivitas kinerja petugas UPT pasar. ”Kalau tadinya harus menulis satu per satu pada karcis, sekarang tinggal gesek saja dengan menggunakan alat analog to digital converter (ADC) dan bisa langsung terhubung pada database,” tutupnya.

Pewarta: Farik Fajarwati
Copy Editor: Dwi Lindawati
Penyunting: Bayu Mulya