Tarif Sewa Sumber Wendit Hanya Rp 133?

KABUPATEN – Polemik harga sewa air Sumber Wendit dan Sumber Pitu yang melibatkan PDAM Kabupaten Malang dan PDAM Kota Malang sepertinya masih berlanjut. Meski Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menetapkan Rp 133 per meter kubik, tapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang keberatan.

Kemarin (12/2) sejumlah unsur pimpinan pemkab, baik dari eksekutif maupun legislatif, bersama Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) menghadap Kemen PUPR. Mereka mempertanyakan kejelasan surat tersebut.

Surat bernomor SA.02.03.-MN/253 itu menjelaskan tentang biaya yang wajib dibayarkan PDAM Kota Malang. Dalam poin kelima disebutkan bahwa PDAM kota maupun kabupaten diminta membayar Rp 133 per meter kubik. Tarif itu mengacu pada keputusan Menteri PU Nomor 209/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Tarif Biaya Jasa Sumber Daya Air untuk PDAM dan Industri di wilayah kerja Perum Jasa Tirta I.

Hanya Rp 100 yang Masuk PAD Kabupaten

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto menjelaskan, keputusan tersebut menegaskan bahwa PDAM kota membayar Rp 133 per meter kubik. Itu pun tidak semuanya masuk pemkab. ”Yang masuk ke kami (Pemkab Malang) sebagai pendapatan asli daerah Rp 100, sementara sisanya Rp 33 dikelola untuk biaya pengelolaan sumber daya air, di dalamnya termasuk upaya-upaya konservasi untuk menjaga kelestarian sumber mata air tersebut,” jelas Tomie.

Jika keputusan Kementerian PUPR itu sudah, maka pemkab dirugikan. Sebab, mulanya pemkab mengusulkan Rp 610 per meter kubik. Usulan itu naik drastis dibanding tarif sebelumnya, yakni 80 per meter kubik.

Alasan pemkab mengusulkan kenaikan tarif itu karena PDAM kota dianggap membayar sewa terlalu murah, sementara menjual ke pelanggannya lebih mahal, sekitar Rp 3.000–Rp 4.000 per meter kubik.

Namun, PDAM kota keberatan. Berdasarkan hitung-hitungan PDAM kota, kenaikan maksimal Rp 120. Karena tidak ada titik temu, Desember 2017 lalu Kementerian PUPR turun tangan. Memediasi PDAM kota dan kabupaten. Dalam mediasi itu muncul tiga opsi, yakni Rp 133, Rp 120, dan Rp 107 per meter kubik.

Tomie menganggap keputusan Kementerian PUPR itu belum final. ”Angka itu masih itung-itungan versi sana (Kemen PUPR), kami pun punya itungan sendiri. Jadi, ini belum final,” tegas Tomie.

Menurut dia, harga untuk setiap meter kubik air yang dikeluarkan dari Sumber Wendit itu seharusnya bisa lebih besar. ”Seharusnya sudah dilakukan dua kali perubahan (sejak addendum 2015 berakhir). Kalau dilakukan dengan pola kerja sama seharusnya lebih tinggi dari Rp 133 per meter kubik,” jelas Tomie.

Sanusi Ingin Bagi Hasil 50:50

Sementara itu, Wakil Bupati Malang H.M. Sanusi menyampaikan, pihaknya akan melakukan koordinasi dulu guna menyikapi surat dari Kementerian PUPR. ”Saya belum tahu, nanti akan saya koordinasikan dulu dengan PDAM dan Pak Sekda (Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono),” kata Sanusi saat dikonfirmasi kemarin siang.

Dalam kesempatan lain, Sanusi berharap ada respons yang signifikan dari pemkot terkait kelanjutan pengelolaan Sumber Wendit yang dalam hal ini melekat pada tupoksi PDAM. ”Saya sudah ngomong dan berharap agar ada win-win solution,” kata Sanusi.

Jika ingin segera diselesaikan, alumnus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu menuturkan bahwa kuncinya ada pada porsi bagi hasil yang ideal antara PDAM kota dan kabupaten.

”Sumber mata air ini dikelola untuk kepentingan dan hajat hidup orang banyak. Tapi jangan dilupakan, ada kontribusi yang harus dilaksanakan oleh Pemkot Malang karena sumber tersebut berada di wilayah Kabupaten Malang,” bebernya.

Berapa besar bagi hasil yang diinginkan? Dengan lugas Sanusi menuturkan fifty-fifty. ”Di luar biaya operasional yang dikeluarkan, ya idealnya 50:50 bagi hasilnya,” tegas Sanusi.

Sutiaji Siap Ikuti Putusan Kemen PUPR

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan siap membayar berapa pun harga air yang ditetapkan Kementerian PUPR. Namun, dia juga melihat kemampuan PDAM kota. ”Prinsipkan berapa pun harga yang ditetapkan, kami akan ikut. Tapi, selama kami mampu,” ujar Sutiaji usai memberikan materi musrenbang.

Pihaknya tidak ingin polemik tersebut berlarut-larut di daerah. Karena hal ini menjadi ranah pusat. ”Sesuai aturan jadi ranahnya pusat. Kami ngikut saja,” ungkap mantan anggota DPRD Kota Malang itu.

Lalu apakah kebijakan tersebut menguntungkan PDAM kota dari segi bisnis? Sutiaji enggan berkomentar banyak. ”Pokoknya, kami ikut apa pun yang sudah diputuskan,” tandas pria asal Lamongan ini.

Dia menambahkan, PDAM kota tidak mengambil keuntungan banyak. Sebab, PDAM juga masih butuh biaya untuk pengolahan air tersebut. ”Air sumber itu kan nggak bisa langsung dipakai, tapi perlu proses dulu. Ini butuh biaya,” ungkapnya.

Pewarta               : Farik Fajarwati, Imam Nasroodin
Copy Editor         : Dwi Lindawati
Penyunting         : Mahmudan