Target Entaskan 27 Ribu Warga Miskin

Menjadi salah satu fokus utama Pemkab Malang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016–2021, program pengentasan kemiskinan tetap diprioritaskan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto menjelaskan jika tahun ini pemkab menarget bisa menekan angkanya menjadi 10 persen.

KEPANJEN – Menjadi salah satu fokus utama Pemkab Malang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016–2021, program pengentasan kemiskinan tetap diprioritaskan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto menjelaskan jika tahun ini pemkab menarget bisa menekan angkanya menjadi 10 persen.

Saat ini, berdasarkan rekapitulasi pada 2017, masih ada 11 persen dari 2,7 juta jumlah penduduk Kabupaten Malang yang berada di kategori miskin. Jika mampu memenuhi target tahun ini, berarti ada pengurangan angka 1 persen pada 2018. Bisa diasumsikan ada sekitar 27 ribu warga miskin yang bakal dientaskan. Tomie tahu itu bukan jumlah yang sedikit, tapi dia mengaku tetap optimistis.

Salah satu dasar yang dia pakai yakni hasil dari rapat koordinasi beras sejahtera (rastra) dengan Pemprov Jawa Timur Kamis lalu (8/3). ”Dari hasil evaluasi provinsi, data Kabupaten Malang bagus. Namun, setelah dilakukan evaluasi oleh tim yang turun ke lapangan, ada beberapa warga yang justru menolak menerima bantuan karena sudah merasa mampu,” kata Tomie.

Tim dari pemprov yang terdiri dari biro perekonomian, bappeda, dinas sosial, Bulog, dinas tanaman pangan, hortikultura (DTPHP), dan badan pusat statistik (BPS) memang sudah melakukan proses sampling terhadap bantuan rastra. Hasilnya, sebagian warga Kabupaten Malang sudah tidak masuk kategori penerima bantuan. Sementara itu, kategori masyarakat miskin didasarkan pemerintah dari beberapa poin.

Seperti warga yang memiliki rumah belum bertembok, lantai rumah yang masih terbuat dari tanah, serta belum memiliki jamban di setiap rumah. Dasar lain yang dipakai pemerintah juga menyangkut aspek penghasilan tetap setiap bulan. ”Misal penghasilannya cukup tapi tidak rutin, maka secara administrasi tetap bisa dikategorikan miskin. Sebaliknya meskipun penghasilan hanya Rp 1 juta per bulan tapi tetap, selama kebutuhannya tercukupi, maka disebut sejahtera,” jelas Tomie.



Dia kemudian mencontohkan warga yang menolak bantuan dari pemerintah. Nama daerah yang dia sebut yakni Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo. ”Dari hasil evaluasi ini, kami bisa tahu kalau kondisi kemiskinan di Kabupaten Malang terus dinamis datanya,” imbuh dia. Karena itu, dia mengaku bakal memperbarui proses pendataan.

”Karena tupoksinya adalah pemerintah daerah, maka untuk perbaikan data masing-masing desa harus melaksanakan musyawarah desa. Tujuannya untuk menentukan siapa saja warganya yang masih berhak menerima bantuan,” terang mantan kepala dinas pertanian tersebut. Sementara itu, Bupati Malang Rendra Kresna tetap meminta agar semua organisasi perangkat daerah (OPD) ikut andil dalam menekan kemiskinan. ”Semua OPD harus punya program yang arahnya untuk mengurangi angka kemiskinan,” tegas dia.

Di bidang pariwisata misalnya, konsep desa wisata yang belakangan ini digenjot dinas pariwisata dan kebudayaan (disparbud) menurutnya bisa dijadikan opsi ujung tombak. ”Dengan keberadaan desa-desa wisata harapannya perekonomian masyarakat yang ada di sekitarnya juga turut terangkat. Sebab, mereka punya kesempatan menjual potensi yang sudah dimiliki, misalnya dari sektor UMKM,” bebernya.

Contoh lain dia sajikan dari aspek pembangunan. Dia berharap megaproyek pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat di beberapa wilayah Kabupaten Malang bisa menjadi pintu gerbang meningkatnya roda perekonomian masyarakat.

Pewarta: Farikh Fajarwati
Penyunting: Bayu Mulya
Copy Editor: dwi Lindawati
Foto:Falahi Mubarok