Tantangan Ekonomi Menanti Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

JawaPos.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin sebagai pemenang pilpres. Kendati keputusan tersebut digugat kubu Prabowo-Sandi, rencana pembangunan tetap harus dijalankan. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, tugas berat untuk Jokowi-Ma’ruf berada di sektor ekonomi. Terutama terkait dengan perang dagang antara Amerika dan Tiongkok.

JK mengatakan, Jokowi-Ma’ruf dan kabinet baru akan menghadapi tantangan besar di bidang ekonomi. “Ekonomi itu masalah pokok,” katanya.

Sebab, persoalan ekonomi menjadi bagian dari harapan masyarakat yang harus direspons. Selain itu, sektor ekonomi berhubungan dengan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

JK menjelaskan, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok harus disikapi serius. Sebab, perang dagang tersebut menimbulkan tantangan-tantangan baru sekaligus menciptakan peluang ekonomi. Dia menekankan, tantangan itu harus dihadapi dengan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kemudian, menarik investasi sebanyak-banyaknya, menggenjot ekspor, dan menekan inflasi serendah-rendahnya. “Ini pekerjaan berat. Bukan mudah. Tetapi, semua negara mengalaminya,” tutur dia.

Sementara itu, kemarin siang Jokowi-Ma’ruf menyampaikan pidato kemenangan di Kampung Deret, Johar Baru, Jakarta. Kampung tersebut merupakan kawasan kumuh yang masuk program penataan Jokowi saat menjabat gubernur DKI Jakarta. Dalam pidato Jokowi mengatakan, pelaksanaan pemilu yang damai menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah dewasa dalam berpolitik dan bernegara. “Kita telah dewasa dalam menjaga perdamaian, dewasa dalam mengelola perbedaan-perbedaan, dan dewasa menjaga dan memperkukuh persatuan,” ujar dia.

Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya bukan hanya pemimpin bagi masyarakat yang mendukungnya, melainkan seluruh lapisan masyarakat.

“Kami adalah pemimpin dan pengayom 100 persen rakyat Indonesia. Kami akan berjuang keras demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi 100 persen rakyat Indonesia,” terangnya.

Disinggung soal hubungannya dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, Jokowi berjanji melakukan komunikasi lebih lanjut. Hal itu dia inginkan sejak coblosan 17 April lalu. Hanya, kesempatan tersebut belum tiba hingga kemarin. “Mungkin belum ketemu waktunya. Tapi, yang jelas, kita ingin terus bersahabat, bersilaturahmi dengan Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno, dan seluruh pendukung,” lanjut dia.

Sementara itu, para ketua umum partai politik pengusung Jokowi-Ma’ruf secara bergiliran berkunjung ke Istana Merdeka, Jakarta, sejak sore hingga tadi malam. Masing-masing diterima secara khusus oleh Jokowi.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ketika bersama anaknya, Puan Maharani. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri datang untuk menyampaikan selamat atas kemenangan paslon 01. Mega menambahkan, belum ada pesan khusus yang disampaikan kepada Jokowi. “Belum dong, kan itu tunggu Oktober (setelah pelantikan, Red),” ujarnya.

Terkait dengan komposisi kabinet mendatang, Mega mengatakan masih dikaji. Termasuk mengkaji usulan Buya Syafii Maarif soal kabinet zaken yang diisi kalangan profesional.

Namun, menurut Mega, semua bergantung pada pilihan Jokowi sebagai presiden. “Saya selalu mengatakan, semuanya itu hak prerogatif presiden,” ucap dia. Soal peluang bergabungnya PAN dan Demokrat dalam koalisi pemerintah, Mega mengatakan perlu pembicaraan lebih lanjut dengan partai koalisi.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (Hendra Eka/Jawa Pos)

Berbeda dengan Mega, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar secara terbuka menyatakan telah menyerahkan usulan menteri yang berasal dari kadernya. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu sudah memberikan 20 pilihan nama kepada presiden. “Saya punya stok ini, ini, ini. Dari ujung ke ujung saya sebut 15, 10, 4, 5, monggo ambil dari sono apa dari sini,” ujarnya.

Cak Imin menyerahkan keputusan kepada Jokowi soal berapa nama yang akan diambil. Meski demikian, dia berharap jumlahnya bisa meningkat dari empat nama yang dimiliki saat ini. “Kalau doa 10, doa. Namanya juga doa. Tapi, semua terserah beliau,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan berkomentar soal komposisi kabinet. Dia menyebut persoalan itu masih dibahas. “Teknis masih akan dibahas nanti,” kata dia.

Prabowo-Sandi Ajukan Gugatan ke MK

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Hal itu mereka sampaikan di kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula beberapa petinggi koalisi. Antara lain, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Sekretaris BPN Hanafi Rais, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Juru Bicara BPN Andre Rosiade, Koordinator Jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak, dan Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso.

“Senyap-senyap begitu (pengumuman hasil rekapitulasi, Red), saat orang-orang masih tidur atau bahkan belum tidur,” ucap Prabowo kemarin (21/5). Waktu pengumuman menjadi salah satu alasan Prabowo menolak hasil rekapitulasi KPU. Menurut dia, pengumuman tersebut dilaksanakan di waktu yang janggal. Yakni, saat banyak warga sudah terlelap. Prabowo menjelaskan, sebelumnya pihaknya sudah menolak apa pun hasil rekapitulasi KPU. Sebab, banyak kecurangan yang mereka temukan selama Pemilu 2019 berlangsung. Sudah beberapa kali pula mereka melaporkan hal tersebut. Juga meminta pihak penyelenggara pemilu untuk segera melakukan evaluasi.

Namun, hal tersebut tetap tidak dilakukan. Karena itu, mereka memutuskan untuk menolak semua keputusan KPU. “Itu sudah kami sampaikan di pemaparan kecurangan pemilu pada 14 Mei lalu,” tambah Prabowo. Karena itu, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur memutuskan untuk menempuh jalur hukum.

Prabowo menjelaskan, hal tersebut dilakukan untuk membela kedaulatan rakyat. Saat ini, menurut dia, hak konstitusional mereka telah dirampas dengan banyaknya kecurangan. “Ada usaha hukum dan konstitusional yang akan kami laksanakan untuk membuktikan kepada rakyat bahwa kami menjunjung tinggi kehidupan hukum dan demokrasi,” tegasnya.

Terkait dengan aksi hari ini, Prabowo mengimbau pendukungnya untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Dia tidak melarang aksi penyampaian pendapat di muka umum. Namun, aksi tersebut harus dilakukan secara damai. “Semuanya harus dilakukan secara damai, berakhlak, dan konstitusional,” lanjut dia.

MK sejak awal menyatakan siap untuk menerima pengajuan sengketa. Dalam waktu 3 x 24 jam sejak hasil rekapitulasi pemilu ditetapkan, peserta yang tidak puas bisa mengajukan gugatan ke MK. Para peserta pemilu bisa mengajukan sengketa maksimal 24 Mei mendatang.

Kemudian, sidang perdana untuk sengketa pilpres direncanakan pada 14 Juni. Sedangkan untuk sengketa pileg, sidang direncanakan 9-12 Juli. Putusan sengketa pilpres dibacakan paling lambat 28 Juni. Untuk pileg, pembacaan putusan direncanakan antara 6-9 Agustus. “Kami sudah siapkan 10 meja pelayanan yang bekerja 24 jam dalam tiga hari ke depan,” terang Juru Bicara MK Fajar Laksono kemarin. (byu/far/bin/lum/syn/wan/c11/oni)