Tanggapi Silpa APBD 2018 yang Bengkak Rp 271 M, Wali Kota Batu Dinilai Malu-Malu Kucing

Dewanti Rumpoko saat sidang paripurna

KOTA BATU – Jawaban Wali Kota Kota Batu, Dewanti Rumpoko terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 Kota Batu yang bengkak hingga menjadi Rp 271 miliar dinilai sejumlah fraksi terkesan malu-malu kucing. Saat menjawab dalam rapat paripurna di DPRD Kota Batu kemarin (17/6) jawaban Dewanti terdengar normatif dan tanpa data yang menjawab usulan fraksi.

Mengenai Silpa yang naik 96,12 persen dari tahun lalu Rp 138 miliar, Dewanti menjawab bahwa hal tersebut beberapa di antaranya dikarenakan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2018 yang baru ditetapkan pada bulan Oktober 2018. “Secara ketentuan penetapan P-APBD 2019 masih sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran,” terang Dewanti.

Namun menurut Dewanti, proses evaluasi di provinsi yang membutuhkan waktu hampir satu bulan, sehingga Raperda P-APBD 2018 baru ditetapkan pada tanggal 13 November 2018. Kondisi tersebut sangat berdampak pada banyaknya program kegiatan yang telah di rencanakan pada P-APBD 2018 tidak terlaksana.

“Sehingga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan. Dengan kata lain, banyak Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang tidak berani melakukan pekerjaan yang dibiayai dari anggaran P-APBD 2018 karena tidak cukup waktu,” tambahnya.

Selain itu, Silpa Tahun 2018 sebagian besar menurutnya berasal dari anggaran yang bersifat khusus yaitu bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Dana Kapitasi Kesehatan.



”Perlu diketahui bahwa dana tersebut hanya dapat digunakan untuk belanja tertentu yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbu wanita yang akrab disapa Bude itu.

Mendengar jabawan Bude, fraksi Golkar, Didik Machmud menilai jawaban Dewanti tidak tepat sasaran. ”Apa yang kita cari tidak sesuai harapan, jawaban yang diberi malu-malu kucing, belum menyentuh. Pertanyaan fraksi, datanya dari mana tapi tidak disebutkan,” tegas Didik.

Didik juga menyebut bahwa jawaban Dewanti terkesan hanya argumen tanpa menyebutkan data yang konkret. “Silpa alasannya tiga bulan itu tadi, seharusnya sama seperti tahun sebelumnya. Tapi kenapa ini meningkat? Artinya ada dana APBD yang murni tidak dilaksanakan,” bebernya

Senada dengan Didik, ketua fraksi Gerindra Heli Suliyanto menilai kegiatan Rapat Paripurna ini hanya sebatas menggugurkan kewajiban Pemkot Batu saja. ”Ini kesannya semacam seremonial, hanya menonjolkan penghargaan saja yang disampaikan,” beber Heli. Menurutnya, tidak hanya soal Silpa, perizinan, pendapat asli daerah (PAD) yang tidak maksimal.

Pewarta: Rida Ayu
Penyunting: Kholid Amrullah
Foto: Mochamad Sadheli