Tanah Pemkot 7.263 Bidang Rawan ”Pindah Tangan”

MALANG KOTA – Banyaknya aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang lepas akibat belum disertifikatkan menjadi perhatian serius DPRD Kota Malang. Fraksi Hanura-PKS mencatat, sebanyak 165 titik aset pemkot sudah ”berpindah tangan”. Mereka makin waswas karena saat ini masih ada sekitar 7.263 bidang tanah yang belum bersertifikat.

Banyaknya aset pemkot yang rawan dikuasai pihak lain itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang tentang penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 kemarin (14/6). ”Setelah rapat dengan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD), kami dapat informasi sekitar 165 titik aset pemkot yang sudah pindah tangan,” ujar Nirma Chris Nindya saat membacakan pandangan umum Fraksi Hanura-PKS.

Dia mengungkapkan, fraksinya sudah berusaha meminta data ke BPKAD Kota Malang. ”Tapi, hingga saat ini belum ada rincian atau pendataan detail (dari BPKAD) yang kami terima,” tambah politikus Partai Hanura tersebut.

Hanya 911 Bidang Tanah yang Bersertifikat

Senada dengan Nirma, Sulastri dari Fraksi Demokrat juga menyorot aset pemkot yang sudah ”berpindah tangan”. Dari data Fraksi Demokrat per 31 Desember 2018 lalu, Pemkot Malang mempunyai aset 8.174 bidang tanah. Jika ditotal, luasan tanahnya 7.870.531 meter persegi. Namun, yang sudah bersertifikat hanya 11 persen atau 911 bidang tanah.

Dengan demikian, ada 7.263 bidang tanah yang belum bersertifikat. Jika tidak segera disertifikatkan, ribuan bidang tanah inilah yang rawan dikuasai pihak lain. ”Selebihnya ini (7.263 bidang tanah) tidak bersertifikat. Ini harus diurus,” tegas Sulastri.

Menurut Sulastri, selama ini pemkot kurang memperhatikan asetnya. Dia menyimpulkan demikian karena pemkot belum menuntaskan pendataan aset. Termasuk dia tidak menerima data berapa jumlah aset yang dicaplok pihak lain.

”Jadi, kami minta data soal aset ini memang diseriusi inventarisasinya,” tegas anggota Komisi C DPRD Kota Malang tersebut.

Tahun 2018, 96 Titik Aset Pemkot Jadi Milik Perorangan

Bahkan, Sulastri membeberkan, pada 2017 lalu pihaknya menemukan ada 65 izin pemakaian tanah berubah status kepemilikannya. Mulanya milik pemkot, kini berganti menjadi milik perorangan. Dia mensinyalir, jumlah aset pemkot yang lepas juga bertambah. Pada 2018 misalnya, dia menemukan 96 izin pemakaian tanah di Kecamatan Blimbing, Kota Malang, juga diduga berubah status kepemilikannya.

”Makanya ini perlu percepatan perampungan inventarisasi aset. Ini sangat penting. Guna jadi basis data kajian dan menjadi informasi akurat,” imbuhnya.

Seperti diketahui, banyak aset pemkot yang mulanya disewa, lama-kelamaan disertifikatkan sehingga menjadi hak milik pribadi. Kasus dugaan pencaplokan lahan milik pemkot yang belakangan ramai terjadi di Jalan BS Riyadi. Tanah seluas 346 meter persegi di Kelurahan Oro-Oro Dowo (Kecamatan Klojen), dulunya adalah milik pemkot. Setelah disewa perorangan, kemudian didirikan tiga petak ruko. Oleh penyewanya, ruko beserta lahannya itu kemudian dijual ke orang lain.

Kasus dugaan pencaplokan aset pemkot itu melibatkan aparatur sipil negara (ASN) di Kelurahan Oro-Oro Dowo. Kini sudah ditangani aparat kepolisian. Penyewa yang kemudian menjual tersebut juga sudah ditahan.

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menepis bahwa ada 165 aset pemkot yang dicaplok pihak lain. Tapi, mantan anggota DPRD Kota Malang itu membenarkan ada ribuan bidang tanah milik pemkot yang belum disertifikatkan. ”Oh tidak (aset dicaplok, Red). Kami terus lakukan inventarisasi. Tapi, memang tujuh ribu belum bersertifikat,” kata Sutiaji usai mengikuti Rapat Paripurna di gedung DPRD Kota Malang.

Bahkan, dalam pelacakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 2017 lalu, dari 65 aset peninggalan yang diduga aset pemkot, 35 titik sudah ditemukan. Status kepemilikannya juga klir, yakni menjadi milik pemkot.

Dia berharap, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang juga segera melakukan percepatan pencatatan aset.

Sutiaji menegaskan, pihaknya tidak pernah melepaskan aset milik pemkot. Pada 2004 lalu, dia menyatakan, pemkot nyaris melepas aset untuk warga. ”Tapi, tidak berani karena ada aturannya. Harus pakai appraisal dan dilelang bebas,” terangnya.

Pemkot Malang menyadari sejumlah aset dikelola oleh masyarakat. Misalnya, lahan satu RW di kawasan perumahan Kelurahan Penanggungan. Juga satu kampung di Kelurahan Kasin dan sekitar kawasan Ciliwung. ”Semuanya sewa, (tidak dicaplok, Red),” pungkasnya.

Pewarta : Fajrus Shidiq
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Mahmudan