Tampung Keluhan masyarakat DJOSS akan Bangun Mal Pelayanan Publik

Tampung Keluhan masyarakat DJOSS akan Bangun Mal Pelayanan Publik

Hal itu diungkapkan Sihar Sitorus saat mendengar keluhan masyarakat di Posko Relawan Ekstra Djoss di Desa Nagori Bah Jambi II, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Kamis (22/03). Langkah itu dilakukan karena masyarakat kerap kali kesulitan untuk mendapatkan akses pengaduan.

“Karena itulah dalam program kami juga. Kami bermaksud membangun mal pelayanan publik. Jadi apabila ada keluhan bisa langsung. Meskipun pengerjaannya ada pembagiannya, mana bagian provinsi mana bagian kabupaten. Tapi yang pasti provinsi mengetahui apa yang terjadi di daerah,”,” ujar Sihar dari keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (23/3).

“Sehingga di pemerintahan yang akan datang fungsi koordinasi akan menjadi penting, sehingga provinsi punya tanggung jawab, kabupaten punya tanggung jawab,” imbuhnya.

Sihar juga menyatakan, bila dapat kesempatan memimpin Sumatera Utara nantinya, Djarot dan dirinya akan lebih sering berkunjung ke daerah untuk mengetahui permaslahan-permasalahan seperti ini.

“Jadi saya dan Pak Djarot sudah ngobrol-ngobrol. Sepakat, nanti kalau memimpin kita akan keliling-keliling ke kabupaten atau kota bukan hanya di kantor. Karena kami tahu, solusi dari setiap permasalahan berbeda-beda, dan kalau kita rajin keliling fungsi koordinasi akan tercipta,” tambah Sihar.

Untuk itu, Sihar mengimbau masyarakat pentingnya untuk datang ke TPS pada tanggal 27 Juni mendatang dan mengawal suara mereka.

“Nanti saat di TPS, pilihan bapak ibu hanya dua, yang pakai kacamata berkumis atau berkacamata dengan tahi lalat, kalau bingung-bingung, coblos saja angka duanya,” tutur Sihar.

Sebelumnya, masyarakat mengeluhkan sistem irigasi desa yang kerap banjir jika hujan deras. Masalah ini sudah terjadi bertahun-tahun. “Setiap kali hujan di sini banjir pak begitu deras datang. Bukan seperti di Jakarta yang kalau banjir airnya tenang. Di sini kalau banjir arusnya sangat deras. Jalanan menjadi rusak, tidak hanya itu kami terancam gagal panen,” ujar salah satu warga.

Lebih lanjut, warga juga menjelaskan permasalahan ini sebenarnya berada di tangan provinsi. Karena wilayah yang mengalami masalah ada sekitar 2000 hektar. Upaya pembangunan tanggul telah dilakukan namun, berulang kali juga tanggul jebol.


(pra/JPC)