Tambahan Pendapatan Dewan Tersandera Pemprov

KOTA BATU – Keinginan wakil rakyat Kota Batu untuk segera mempertebal kantongnya sedikit terhambat. Lantaran, upaya mempercepat penambahan pendapatan melalui penerbitan peraturan daerah (perda) masih tersandera di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Berdasarkan informasi yang dihimpun koran ini, perda yang diajukan ke Pemprov Jatim belum disetujui oleh gubernur.

Akibatnya, pelaksanaan sidang paripurna batal. Padahal, sedianya Kamis (10/8) kemarin digelar sidang paripurna penetapan perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan. Bahkan, wakil rakyat pun sudah berkumpul di gedung dewan untuk menghadiri pengesahan perda yang di dalamnya membahas kenaikan tunjangan bagi mereka.

Semua pimpinan dewan juga hadir. Mulai dari Ketua DPRD Kota Batu Cahyo Edi Purnomo, juga Wakil Ketua DPRD Kota Batu Hari Danah Wahyono dan Nurochman. Dengan pengesahan itu, pendapatan dewan akan meningkat drastis. Jika sebelumnya berjumlah sekitar Rp 19 juta, perubahan itu akan membuat angkanya melonjak menjadi sekitar Rp 35 juta per bulan.

Ditemui wartawan koran ini, Cahyo mengakui adanya pembatalan pelaksanaan rapat paripurna. Dia menyatakan, rapatnya ditunda karena masih ada berkas yang kurang. ”Belum ada tanda tangan dari sekda provinsi,” kata dia.

Namun, Cahyo menerangkan, penundaan itu tidak hanya terjadi di Kota Batu, tetapi juga di beberapa daerah lainnya seperti Kabupaten Malang dan Kota Malang. ”Tidak hanya Batu, tapi menyeluruh,” terangnya.

Cahyo menyatakan, pihaknya cepat-cepat menyelesaikan perda tersebut karena ada batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan, hal itu harus segera ditindaklanjuti dengan keluarnya perda. ”(Kami) diberi batas waktu selama tiga bulan. Kalau (perda) belum tuntas, maka tidak akan dapat (tunjangan, Red),” ujar politisi PDIP ini.

Dalam kesempatan itu, Cahyo menyatakan, perda tersebut tidak mengatur tentang penambahan gaji bagi anggota dewan. Gaji dewan masih tetap. ”Hanya, ada penambahan uang fasilitas transportasi,” kata dia.

Dengan adanya penambahan itu, pihaknya juga sudah tahu konsekuensinya. Yaitu, pengembalian mobil dinas yang selama ini dipinjampakaikan kepada anggota. Kecuali, bagi ketua dan wakil ketua dewan.

Sementara untuk besarnya tunjangan yang bakal didapatkan dewan, angkanya dikalikan dari jumlah uang representatif yang didapat. Bagi daerah yang berpenghasilan rendah, maka dikalikan tiga. Untuk yang berpenghasilan sedang dikalikan lima, dan yang tinggi dikalikan tujuh.

Jika perda ini sudah disahkan, anggota dewan di Kota Batu diperkirakan mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp 10,5 juta. Sebab, Kota Batu termasuk dalam daerah yang berpenghasilan sedang. Uang representatif yang didapatkan dewan saat ini Rp 2,1 juta.

Pewarta: Bahrul Marzuki
Penyunting: Ahmad Yahya
Copy Editor: Arief Rohman