Tambah Sekolah Layak Inklusi

MALANG KOTA –  Jumlah sekolah yang bisa menerima siswa inklusi di Kota Malang sepertinya perlu ditambah lagi. Karena dari total 105 SMP negeri dan swasta, baru 13 di antaranya yang layak menerima siswa inklusi. Ke-13 sekolah tersebut berdasarkan pendataan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang terhadap sekolah layak inklusi saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Malang.

Ke-13 sekolah layak inklusi meliputi SMPN 18, SMPN 25, SMP Lab UM, SMP Muhammadiyah 2, SMP Sriwedari, SMP Plus Al Kautsar, SMP Bhakti, SMP Kristen Charis, SMPK Bhakti Luhur, SMPN 12, SMPN 7, SMPN 10, dan SMPN 14. Jumlah sekolah  layak inklusi ini terbilang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah sekolah swasta dan negeri yang ada. ”Itu terkait sarana dan prasarana.

Tidak semua sekolah bangunannya ramah inklusi. Nah ini pelan-pelan kami juga membantu banyak SMP bisa diisi siswa inklusi,” terang Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Dra Zubaidah MM.

Selain sarpras, sekolah yang siap menerima siswa inklusi setidaknya harus mempekerjakan guru pendamping khusus (GPK) anak berkebutuhan khusus (ABK). Menurut dia, banyak sekolah yang belum memiliki guru ABK. ”Karena, satu guru pembimbing khusus untuk dua anak. Perlu diperhatikan, GPK juga harus melakukan assessment untuk melihat mampukan guru dan sekolah menyelenggarakan sekolah inklusi,” terangnya.

Tidak hanya itu, sekolah juga harus melakukan sosialisasi kepada siswa, tenaga pengajar, wali murid, hingga lingkungan sekitar agar tidak terjadi diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus. Hal itu bertujuan agar dalam proses belajar mengajar bisa berjalan baik tanpa adanya rasa takut bagi anak tanpa kebutuhan khusus (ATBK) dan ABK. ”Jangan sampai, kalau sekolah dipaksa membuka penerimaan siswa inklusi malah ada malapraktik,” tegasnya.



Sementara itu, tahun lalu total jumlah siswa inklusi yang bersekolah sekitar 109 siswa dari berbagai jenjang. Sementara tahun ini, penambahannya masih dalam proses pendataan. ”Kemungkinan jumlah siswa inklusi meningkat tahun ini,” bebernya.

Di sekolah swasta, menurut Sekretaris Musyawarah Kepala Kerja Sekolah Swasta (MKKS) Rudianto, banyak wali murid dari luar daerah ingin putra mereka yang berkebutuhan khusus bisa diterima di Kota Malang. ”Kalau dari audiensi, memang mereka ingin diterima di sekolah negeri dan swasta. Sebab, mereka menilai sekolah inklusi di sini baik,” ujar Kepala SMP Sriwedari.

Rudianto menjelaskan, untuk persyaratan siswa inklusi tidak beda jauh antara negeri dan swasta. Minimal, sekolah menerima dua kriteria anak yang tergolong berkebutuhan khusus. Sehingga saat dilakukan kegiatan belajar mengajar akan berlangsung dan anak dapat ditangani dengan baik.

”Kami tidak bisa menerima ABK lebih dari tiga atau lima siswa karena tak memiliki banyak guru pembantu khusus (GPK),” tambahnya lagi. Dia mengakui, menambah siswa inklusi dalam sekolah juga menjadi tantangan sekolah. Karena terkait sarpras dan tenaga pengajar. Di SMP negeri seperti SMPN 7, juga belum bisa menerima banyak siswa inklusi.  ”Di SMPN 7 hanya menerima satu orang dengan sistem offline,” jelas Supriyanto, kepala SMPN 7 Kota Malang.

Pewarta : Sandra Desi
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Ahmad Yani