Dari Diskusi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1)

Tak Perlu Khawatir, Sekolah 8 Jam Akan Menguatkan Madin

MALANG KOTA – Ada banyak kesalahpahaman tentang kebijakan delapan jam belajar dalam sehari oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Dr Muhadjir Effendy MAP. Ketika berkunjung ke kantor Jawa Pos Radar Malang, Jumat malam (30/6), Muhadjir membeberkan kesimpangsiuran informasi tersebut. Muhadjir menegaskan, kebijakan ini tidak akan menggerogoti eksistensi madrasah diniyah (madin).

Muhadjir mengaku terheran-heran. Sebelum dia mengeluarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, gelombang protes tentang full day school sudah bermunculan. Salah satu protes yang gencar adalah kecemasan banyak pihak tentang eksistensi madin apabila full day school diterapkan.

Menurut Muhadjir, di dalam permendikbud tersebut dan aturan lain di kementerian yang dipimpinnya, sama sekali tidak ada yang menjelaskan tentang full day school. Bahasa full day school yang dipakai oleh masyarakat, membuat kebijakan ini seolah menakutkan. Pasalnya, siswa dianggap harus berada di dalam kelas selama delapan jam.

Padahal, menurut Muhadjir, kebijakan ini tujuan utamanya untuk mengubah karakter. Oleh karena itu, dengan permendikbud ini, kurikulum yang digunakan adalah broad based curriculum atau kurikulum berbasis luas. Artinya, sekolah harus bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar.

Nah, jika di lingkungan sekitar ada madin, sekolah itu harus bekerja sama dengan madin tersebut. Karena itu, tidak benar jika kebijakan ini akan memberangus eksistensi madin. Bahkan, menurut Muhadjir, ada sinergi antara sekolah dan madin. Sehingga, diharapkan keberadaan madin menjadi makin kuat.

”Di peraturan menteri itu, ada kok penjelasan tentang kerja sama sekolah dengan madrasah diniyah, masjid, gereja, pura, wihara, dan lain-lain,” kata peraih gelar doktor dari Universitas Airlangga, Surabaya ini.

Kebijakan ini pun sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa dalam belajar mengajar tidak boleh ada penyeragaman. Jadi, potensi lokal harus ditampung oleh sekolah.

Maka dari itu, jika suatu daerah terdapat banyak madin, sekolah harus melakukan kerja sama. Menurut dia, itulah substansi dari kebijakan ini. Yakni, menampung aneka macam potensi lokal.

”Pendidikan kan terpusat di tiga hal, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi, tidak tersekat,” imbuh eks rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.

Selain itu, terkait informasi tentang penghapusan pelajaran agama di sekolah, hal tersebut juga dibantah Muhadjir. Bahkan, dia menyampaikan, pelajaran agama diperkuat dengan adanya kerja sama sekolah dengan madin.

”Kalau ada pejabat yang tidak bisa mengaji, itu yang salah pendidikan kita. Ini yang ingin kita benahi,” ucap pria tiga orang anak ini.

Dia mengaku tidak mungkin menghapus pelajaran agama di sekolah. Sebab, agama adalah elemen penting dalam pembentukan karakter seseorang. Lantas, Muhadjir menceritakan masa kecilnya yang belajar agama di sekolah dan di luar sekolah. ”Saya juga mengaji seperti di madrasah diniyah, tapi dulu ke kakek saya,” tambahnya.

Tentang program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Muhadjir menyatakan, hal tersebut mempunyai nilai utama untuk diimplementasikan. Yakni, religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas.

”Sebenarnya, ada 18 karakter yang menjadi goal dari PPK ini. Namun, yang paling utama ya lima itu. Dan itu digunakan untuk mereformasi sekolah,” ujar alumnus Program Doktor Sosiologi Militer Unair tersebut.

PPK ini berkaitan dengan perubahan beban kerja guru. Bahwa, fungsi delapan jam dan lima hari kerja tidak berarti hanya mengajar, tetapi juga mengawasi dan membimbing para siswa. Tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas.

”Selama ini, yang diakui mengajar itu yang tatap muka. Padahal, tidak melulu seperti itu,” ungkap pria yang kini berumur 60 tahun ini.

Alasan lain tentang program ini adalah untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia. Dengan adanya hari libur sekolah pada Sabtu dan Minggu yang otomatis sama dengan libur mayoritas perkantoran, diharapkan bisa menggiatkan pariwisata di Indonesia.

Nantinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) dan Kementerian Pariwisata bersinergi membuat jadwal tentang sejumlah event pariwisata di Indonesia. ”Kalau liburnya bareng, murid-murid bisa lebih mempunyai banyak waktu dengan keluarga,” pungkasnya.

Pewarta: Fisca Tanjung
Penyunting: Irham Thoriq
Copy Editor: Indah Setyowati
Grafis: Radar Malang