Tahun Politik, Selektif Tampung Aduan

Kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang jelang momen politik 2018 bakal diuji. Inspektorat Kabupaten Malang terlihat mulai mem perketat setiap aduan yang masuk. Langkah itu dilakukan karena momen politik kerap diidentikan dengan perang kepentingan.”Tidak bisa dipungkiri, mendekati momen politik seperti saat ini memang semakin banyak aduan yang masuk. Ada yang memang karena pelanggaran, ada juga yang muncul dari pihak berkepentingan,” kata Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti.

KEPANJEN – Kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang jelang momen politik 2018 bakal diuji. Inspektorat Kabupaten Malang terlihat mulai mem perketat setiap aduan yang masuk. Langkah itu dilakukan karena momen politik kerap diidentikan dengan perang kepentingan.”Tidak bisa dipungkiri, mendekati momen politik seperti saat ini memang semakin banyak aduan yang masuk. Ada yang memang karena pelanggaran, ada juga yang muncul dari pihak berkepentingan,” kata Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti.

Meski belum menerima aduan berarti, sejumlah tahapan sudah disusun Inspektorat. Salah satu aspek pertimbangan yang bakal digunakan mereka adalah intensitas pengaduan. ”Misal contohnya yang sering terjadi kadang pengadu ini bernama satu orang, tapi dia mengirim dengan berbagai nama samaran. Kalau dibaca kontens dari pengaduan esensinya sama dan akan terlihat dari situ,” beber diaSetelah lolos tahapan tersebut, penelitian lebih lanjut baru akan dilakukan Inspektorat Kabupaten Malang. Disinggung terkait tempat dimungkinkannya pelanggaran, Tridiyah mengaku bila kasusnya bisa terjadi di internal maupun eksternal pemerintahan. Di internal Pemkab Malang, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan jabatan tetap terbuka. Skalanya dimungkinkan terjadi hingga pemerintah desa (Pemdes).

Dari data Inspektorat Kabupaten Malang, beberapa pelanggaran di tingkat desa memang
telah terjadi. Hingga awal tahun 2018, tercatat sudah ada enam kepala desa yang berurusan dengan aparat penegak hokum (APH). Empat diantaranya berasal dari Desa Klepu Kecamatan Sum bermanjing Wetan, Desa Kasri Kecamatan Wajak, Desa Permanu Kecamatan Pakisaji, dan Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan. ”Ditambah dua desa yang saat ini sedang kami proses audit karena ada permintaan dari aparat penegak hukum,” sambung Tridiyah.

Pelanggaran yang disebabkan pun beragam. Mulai dari kesalahan penempatan dan
pengalokasian anggaran, hingga temuan hasil audit yang mengindikasikan adanya kerugian negara. Dalam beberapa kasus, Inspektorat mengaku sudah memberikan peringatan terlebih dahulu. Kasus yang sudah ditangani tersebut berarti sudah masuk ke dalam ranah penyelidikan oleh APH.

Di tahun ini, tercatat ada 32 desa yang masa kepemimpinan Kadesnya berakhir. Kalangan legislatif sudah menwanti-wanti agar 32 Pemdes tersebut tidak sembrono dalam menyalurkan dana bantuan sosial. Yang memang dijadikan alasan untuk menguntungkan pribadinya sendiri. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, menjadi salah satu pihak yang membenarkan hal tersebut.



Menurutnya, gerojokan dana sosial umumnya memang meningkat jelang berakhirnya masa jabatan pimpinan. ”Jelang pemilihan biasanya tren bantuan sosial akan semakin tinggi, ini yang harus dikawal secara betul oleh Pemkab,” kata Zia. Bantuan sosial yang
di maksudkan bisa tersaji dalam bentuk anggaran bedah rumah dan bantuan lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

”Indikasinya bisa dilihat secara kuantitas, misalnya di tahun-tahun sebelumnya target bedah rumah hanya beberapa unit, kalau tiba-tiba menjadi 20 unit maka hal ini harus diwaspadai oleh Pemkab,” sambung politisi dari Partai Gerindra tersebut. Untuk mengantisipasi itu, ia menyatakan pentingnya peran BPKAD (badan pengelola keuangan dan aset daerah) Kabupaten Malang. ”Kalau (bantuan sosial) terlalu tinggi maka harus dicoret, atau setidaknya jika memang harus ada kenaikan maka harus berimbang dengan anggaran yang lain,” tutupnya.

Pewarta: Farikh Fajarwati
Penyunting: Bayu Mulya