Tahun Ini, Pemkab Ketati Inventarisasi Aset

KEPANJEN – Pemkab Malang masih punya daftar panjang untuk melakukan inventarisasi aset. Teranyar, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan dijelaskan bila tiap pemerintah daerah harus melakukan kodifikasi ulang terhadap aset milik daerah.

”Tujuannya tentunya dalam rangka penguatan barang milik daerah. Baik yang bisa dinilai dengan uang  maupun yang tidak,” kata Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Dr Tridiyah Maistuti.

Dalam tahapan itu, pemkab diharuskan untuk menentukan apakah aset-asetnya akan diinventarisasi ulang ataukah dihapus dari data kepemilikan benda miliknya. Berdasarkan evaluasi Dirjen Bina Keuangan Daerah Perwakilan Jawa Timur hingga semester pertama tahun anggaran 2019, diketahui bila pemkab diwajibkan untuk memperkuat manajemen aset.

”Pemanfaatan inilah yang erat kaitannya dengan nilai ekonomis. Kalau ternyata biaya pemeliharaannya lebih mahal daripada pemanfaatannya, maka memang (asetnya) harus dimusnahkan atau dihapus,” tambah Tridiyah.

Untuk memastikan kegunaan tiap aset daerah, Inspektorat diberi kewenangan untuk me-review perencanaan kebutuhan di tiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Di dalamnya termasuk tahap memelototi fungsi untuk mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, serta nilai ekonomi dari aset yang diperlukan.

”Dalam hal ini, aparat pengawas internal pemerintah (APIP) bukan hanya dilibatkan untuk me-review barang daerah (yang sudah ada), tapi juga perencanaannya,” imbuhnya.

Seperti diketahui sebelumnya, salah satu catatan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI dalam proses audit laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Pemkab Malang selalu mempersoalkan inventarisasi aset.

Dari hasil evaluasi pemeriksaan tersebut, pada semester pertama tahun 2019 ini Kabupaten Malang menempati ranking 7 dari seluruh perwakilan kabupaten dan kota se-Jawa Timur. ”Capaian kami sekarang ada pada persentase 93 persen, dan masih terus berproses,” tambah Tridiyah.

Di sisi lain, dia juga menuturkan bahwa pihaknya juga bakal berfokus pada penertiban aset yang berada di luar wilayah Kabupaten Malang. Salah satu contohnya yakni Wisata Songgoriti, yang berada di wilayah Kota Batu.

”Kalau kami mau bicara, pengelolaan di sana (Songgoriti) sudah wanprestasi,” terang dia. Seperti diketahui, polemik pengelolaan wisata Songgoriti sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.

Pihak ketiga yang digandeng Pemkab Malang diketahui mengingkari kewajibannya membayar kontribusi. Dengan sikap pemkab seperti sekarang, besar kemungkinan pengelolaan di sana bakal ditarik kembali.

Terpisah, Plt Bupati Malang H M Sanusi memastikan bila pihaknya saat ini bakal fokus menyelesaikan dokumen pengadministrasian aset. ”Kami harus melakukan kapitasi atau pengadministrasian dan pengalihan, yang tadinya (aset) masih melekat pada masing-masing dinas ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” kata dia.

Kapitalisasi aset tersebut dipastikan Sanusi sudah tuntas pada 15 Mei lalu. Tujuan dari kapitalisasi aset itu agar tidak memberatkan neraca dalam APBD.

Pewarta : Farik Fajarwati
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Bayu Mulya