Tahun Depan, Pemkot Malang Pangkas Proyek Infrastruktur

Tahun Depan, Pemkot Malang Pangkas Proyek Infrastruktur

JawaPos.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bakal memangkas sejumlah proyek infrastruktur pada 2019. Pasalnya, beban anggaran pemkot bertambah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto mengatakan, berkurangnya pagu anggaran untuk pembangunan salah satunya karena dana dialihkan ke program lain. Antara lain tunjangan-tunjangan untuk pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai kontrak atau tenaga pendukung operasional kegiatan (TPOK).

Anggaran di APBD 2019 relatif minim pendapatannya dibanding APBD 2018. “Kalau uangnya nggak berubah, hanya peruntukannya,” ujar Wasto, Kamis (19/7).

Pada APBD Kota Malang 2018, pendapatan daerah mencapai Rp 1,9 triliun. Sementara belanja daerah membutuhkan anggaran Rp 2 triliun. Rinciannya, belanja pegawai membutuhkan anggaran Rp 920 miliar. Lalu belanja langsung mencapai Rp 1,1 triliun, yang masih memuat item belanja pegawai Rp 184 miliar.



Selanjutnya, organisasi perangkat daerah (OPD) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) membutuhkan anggaran Rp 185 miliar. Sedangkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) sebesar Rp 78 miliar.

Wasto menegaskan, pengurangan belanja untuk infrastruktur karena adanya beban tambahan di anggaran. “Ada beberapa kebijakan yang menambah belanja. Misalnya honor RT/RW, modin dan guru ngaji. Itu kan kebijakannya bertambah, maka kemampuan pembiayaan di luar itu berkurang,” terangnya.

Pada 2019 nanti ada penyesuaian gaji TPOK sesuai dengan upah minimum kota (UMK). Saat ini, TPOK di Pemkot Malang ada sekitar 1.000 orang di seluruh OPD.

(fis/JPC)