Persoalan sumber Wendit yang melibatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dengan Pemkab Malang bakal segera tuntas. Desember depan ditargetkan sudah tuntas. Setidaknya, itulah harapan Wali Kota Malang Sutiaji saat meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Tiga proyek di Kota Malang yang mangkrak selama bertahun-tahun, akhirnya masuk juga ke telinga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut, pada pekan lalu, dalam kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah), memberi rekomendasi ke Pemkot Malang untuk segera menyelesaikan polemik tersebut. Baca berita terkini nya di Radar Malang
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) H Firli Bahuri menilai, Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa hadir dan berdiri paling depan dalam menghadapi hingga mengatasi ragam persoalan bangsa.
KEPANJEN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh perhatian khusus terhadap kecurangan dalam tubuh lembaga pemerintah. Kemarin (24/1), komisi antirasuah itu bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat kerja bersama seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemkab Malang.
Sebanyak 58 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13.30 WIB. Perpisahan mereka disambut haru oleh para mantan Pimpinan KPK periode sebelum-sebelumnya, terlihat Saut Situmorang, Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas.
Menko Polhukam Mahfud MD menyambut baik rencana 56 pegawai KPK tak lulus TWK direkrut jadi ASN Polri. Dengan demikian, maka polemik tentang Novel Baswedan Cs pun bisa diakhiri dengan secepatnya. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (29/9/2021).